Ramses Lumban Gaol Dinilai Otoriter Sebagai Ketua DPRD

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
Tels foto : Bresman Sianturi, Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
dailysatu.com - Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang tidak hadir dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 sorot  kinerja Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol yang dianggap otoriter sebagai pimpinan dilembaga legislatif tersebut.

Salah satunya, Bresman Sianturi, dikatakan politisi Demokrat itu, Ramses Lumban Gaol sebagai Ketua DPRD dianggap otoriter dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPRD, hal ini bisa di buktikan terkait keputusannya memaksakan rapat paripurna dilaksanakan tanpa mau menerima usulan dari anggota.

Didampingi Anggota DPRD  Marsono simamora, Marolop situmorang, Sanggul Rosdiana Manalu, Jimmy Togu Purba, Guntur simamora,  Bresman Sianturi mengatakan, gagalnya pengambilan keputusan pada rapat paripurna (29/6/2020) di picu akibat dari kebijakan  Ketua DPRD Ramses Lumbangaol memaksakan rapat paripurna tersebut. Dimana sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) sudah menyurati Ketua DPRD agar menunda jadwal rapat, mengingat masih ada waktu untuk melakukan pembahasan sebelum pengambilan keputusan.

"Itu salah satu bukti, bahwa Ketua DPRD itu otoriter atau suka-suka tidak mau mendengarkan anggotanya , kami dari Badan Anggaran sudah menyurati pimpinan bahwa undangan rapat itu tidak sah dengan alasan rapat banggar dan gabungan komisi saja tidak kourum tetapi tetap dilanjutkan ke paripurna, itu sudah tidak sesuai aturan lagi, harusnya pimpinan merekomendasikan Banmus (Badan Musyawarah) untuk penjadwalan ulang mulai dari badan anggaran, gabungan komisi sampai pengambilan keputusan, dan bila itu di setujui, yakin rapat paripurna Ranperda akan kourum," terangnya.

Dirinya juga memintap Ketua DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan agar jangan sewenang-wenang, karena ketua itu bukan sebagai kepala, tapi ketua itu harus mampu menampung aspirasi anggota.

Misalnya, lanjut Bresman, jika ada dua perbedaan di dalam hak penafsiran aturan itu, sebenarnya harus dilakukan Voting, jika seandainya suara terbanyak yang menjadi keputusan, semua harus legowo atau berterima.

"Jangan otoriter lah, bayangkan saja seorang ketua berbicara kepada angggota, bukan kalian yang mengatur saya, jadi menurut saya itu bukan pernyataan seorang ketua, sama -sama anggota DPRD kok," tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD dari Partai Gerindra Jimmy Togu Purba, dikatakanya, Ketua DPRD itu tidak boleh sesuka hati dalam membuat rapat, semua ada aturan yang mengikat, karena pimpinan itu juga bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan DPRD itu di isi sebanyak tiga orang yang terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua.

"Pimpinan itu tidak boleh suka-suka buat rapat, semua ada aturannya, apalagi pimpinan itu kan ada tiga orang, satu ketua dan dua wakil ketua, jadi bukan cuma satu orang saja ketua, semua sudah di atur, pimpinan itu juga bagian dari Alat Kelengkapan Dewan. Ketua harusnya banyak belajar agar mengerti sesuai tufoksinya sebagai pimpinan," ucapnya.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol ketika dikonfirmasi wartawan melalui selulernya mengatakan, bahwa aturan yang disampaikan mereka (12 dewan yang tidak hadir) yang menyebutkan rapat paripurna itu cacat hukum adalah pengalihan isu.

Ditambahkan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Humbahas itu, adapun tahapan sudah sesuai  aturan dijalankan, dan dirinya  sebagai pimpinan telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada.(ds/carlos)
Share:
Komentar

Berita Terkini