Dinilai Rapat Paripurna Ilegal, 12 Anggota DPRD Humbahas Tak Hadir

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
Teks foto : Sejumlah Anggota DPRD Humbahas saat nemberikan jeterangan Pers pada sejumlah wartawan di Doloksanggul.
dailysatu.com - Tidak hadirnya 12 anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Humbahas.

Menanggapi hal itu, sejumlah anggota DPRD yang tidak hadir itu pun angkat bicara, Jumat (3/7/2020), diantaranya, Bresman Sianturi (Demokrat), Marsono simamora (Nasdem), Jimmy Togu Purba (Gerindra), Marolop situmorang (Golkar), Sanggul Rosdiana manalu (Hanura) dan Guntur simamora (Perindo).

Menurut mereka, rapat paripurna yang di gelar hari Hamis (2/7/2020) sudah jelas melanggar aturan dan rapat tersebut illegal, namun tetap dipaksakan oleh Ketua DPRD untuk dilaksanakan meskipun sebelumnya sudah diingatkan oleh beberapa anggota DPRD agar rapat tersebut dijadwalkan kembali oleh Banmus mengingat masih ada waktu sampai 10 Juli 2020 sesuai dengan PP Nomor 12.

Adapun alasan sejumlah anggota DPRD ini mengatakan rapat tersebut illegal, terbukti tiga kali rapat Banggar (Badan Anggaran) dengan pihak eksekutif tidak pernah Kourum, begitu juga dengan rapat gabungan komisi tetap juga tidak Kourum, tetapi ketua tetap memaksakan agar rapat paripurna dilaksanakan, hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan peraturan.

"Jelas kami tidak hadir, itu kan sudah melanggar aturan, buat apa kami hadir, sudah jelas-jelas rapat paripurna tersebut belum sesuai tahapan, dan itu sudah disampaikan sama ketua DPRD, apabila paripurna tersebut di laksanakan tanggal 29 Juni 2020, jelas kami tidak hadir,  tapi kenapa ketua DPRD tetap melanjutkan rapat tersebut, ada apa ini? bayangkan saja, rapat banggar dan gabungan komisi saja tidak pernah  Kourum, tapi paripurna di lanjutkan, ini kan sudah menyalahi aturan," ungkap Bresman yang didampingi lima anggota DPRD lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bresman juga mengatakan, bahwa sebelum jadwal paripurna ditentukan, dirinya sudah mengingatkan Ketua DPRD agar menerima masukan dari beberapa anggota DPRD, bahwa intinya tidak ada niat untuk mengganjal nota perhitungan, tetapi tahapan -tahapan itu agar berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada.

"Jelas saya sampaikan sama ketua, tolong dikembalikan ke Banmus (Badan musyawarah), tanggal 29 Juni tidak perlu kita laksanakan rapat paripurna karena itu bisa gagal (tidak kourum), itu sudah saya ingatkan agar nantinya lembaga ini tidak malu, bayangkan saja, dalam paripurna nanti di sana hadir Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan wartawan, tetapi tidak kourum, kan lembaga ini juga yang malu, hal itu sudah kami ingatkan sama ketua, tapi ketua tetap tidak mau makanya kami heran, kenapa Paripurna itu dipaksakan," kata Bresman.

Dijelaskan Bresman, dirinya  sudah meminta ketua DPRD untuk merekomendasikan  Banmus agar dilakukan  perubahan jadwal untuk  mengagendakan kembali mulai dari pembahasan Banggar, pembahasan gabungan komisi sampai dengan pengambilan keputusan, dan bila itu dilakukan oleh ketua, kami sebagai anggota DPRD pasti siap asal sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertera dalam peraturan.

"Itu sudah saya sampaikan, tapi ketua tidak mau, dengan alasan ketua DPRD tidak mau melanggar Tatib (tata tertib), makanya kami juga heran, Tatib apa yang dilanggar, justru menurut kami ketua lah melanggar tatib. Akibat dari jawaban ketua, saya tantang waktu itu, tanggal 29 Juni ini,  saya yakin rapat paripurna tidak akan kourum, tapi apa jawaban ketua, rapat paripurna tetap dilanjutkan, malah saya di suruh untuk bimtek tentang aturan, saya balas lagi, tak perlu bimtek ketua, cukup dengan konsultasi saja ke Provinsi, kita buktikan siapa yang benar, ketua atau saya tentang aturan ini," jelasnya.

Politisi Demokrat ini juga mengatakan, harusnya jika ada dua perbedaan di dalam hak penafsiran aturan, harusnya dilakukan voting untuk pengambilan keputusan, dan  suara terbanyak menjadi hasil keputusan, tentu kami akan legowo dan siap menerima keputusan tersebut.

"Jadi harapan kami, masyarakat Humbang Hasundutan paham akan jawaban ini, dan jangan langsung menuduh kami tidak pro rakyatlah, tidak pro pembangunan. Benar kami menerima gaji, tapi kami juga punya moral, kami tidak mau di bilang ada nego-nego, jika seandainyapun kami hadir dalam rapat paripurna tanggal 2 juli kemarin, sudah pasti kami di tuduh yang tidak-tidak, yang sudah dapat jatah proyek lah , ampao atau apalah, jadi kami tidak ada yang mempengaruhi, ini juga harga diri murni memperjuangkan aturan yang ada di lembaga DPRD," ucap Bresman.

Hal yang sama juga di sampaikan Guntur simamora dari Partai Perindo, dikatakanya, lembaga DPRD adalah lembaga demokrasi, seandainya hasil mufakat tidak tercapai, harusnya ketua DPRD  membawa ini ke Voting untuk mengambil keputusan, tetapi Ketua DPRD tidak melakukanya dan terkesan memaksakan dilaksanakanya rapat paripurna, sehingga hasilnya tidak kourum.

Di tambahkan Guntur, pada rapat paripurna tanggal 29 Juni, sebenarnya ada dua pilihan, yang pertama bisa langsung dilaksanakan paripurna setelah tiga hari di skors, dan pilihan ke dua di bawa ke Banmus (Badan Musyawarah) untuk di jadwalkan kembali. Namun Ketua DPRD langsung memutuskan rapat paripurna  dilakukan, padahal masih ada waktu sampai tanggal 10 Juli sesuai dengan aturan.

"Ketua lah yang terlalu memaksakan rapat paripurna ini makanya tidak Kuorum, sebenarnya masih bisa di jadwal ulang melalui Banmus, kan masih ada waktu, makanya kami sampaikan, seandainya pun kami hadir dalam rapat paripurna tersebut, tentu akan banyak tuduhan -tuduhan miring terhadap kami, kenapa?, karena dari awal juga kami menilai rapat ini sudah ilegal, dan usulan atau aspirasi kami tidak di terima oleh Ketua," pungkasnya.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan kekecewaan DPRD terhadap pemerintah daerah atas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait rasionalisasi anggaran  tahun 2019 yang di langgar, dimana ada beberapa hal disepakati, salah satunya, penghapusan pengadaan  mobil dinas Bupati dan Sekda, tetapi kenyataanya pemerintah daerah tetap melakukan pengadaan mobil tersebut begitu juga dengan rasionalisasi anggaran lainnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol kepada wartawan mengatakan, rapat paripurna  Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD  tahun anggaran 2019 gagal akibat 12 anggota DPRD  dari jumlah 25 anggota DPRD tidak hadir, sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak kourum dalam pengambilan keputusan.

Pun demikian, Ramses Lumbangaol mengatakan, akan menyampaikan hasil ini kepada Gubernur bersama para fraksi di DPRD Humbang Hasundutan dan juga kepada  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar dilakukan pemeriksaan anggaran tahun 2019 dan juga akan di sampaikan kepada Mendagri (menteri dalam negeri).

"Tidak hanya ke Gubernur, hasil ini juga akan disampaikan kepada BPK (badan pemeriksa keuangan) agar dilakukan pemeriksaaan anggaran tahun 2019 dan juga kepada Mendagri," kata Ramses ke beberapa wartawan usai sidang rapat paripurna, Kamis (2/7/2020).(ds/carlos)
Share:
Komentar

Berita Terkini