Anggota DPRD Bertanya, Pemerintah Kota Solok Menjawab

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - DPRD Kota Solok menggelar Rapat Paripurna ke tiga  (3) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Solok pada, Selasa (21/07/2020) di Jalan Samsu Tulus Kelurahan Nambalimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

Agenda Rapat Paripurna ini adalah mendengarkan jawaban Wali Kota Solok, atas pandangan umum anggota fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok  Tahun anggaran 2019.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok Bayu Kharisma, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solok Reinier dan 15 Anggota DPRD, Sekda Para Asisten serta pimpinan OPD lingkup Kota Solok.

Adapun jawaban yang disampaikan Wakil Wali Kota, pada pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok TA 2019.
Sehubungan pertanyaan Fraksi Solok Adil Makmur yang disampaikan oleh juru bicara Rusdi Saleh terkait proses penelitian SSPD-BPHTB, apakah Pemerintah Kota Solok memiliki kewenangan untuk menentukan BPHTB itu diatur UU NO 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah daj Retribusi dan di tindak lanjuti oleh Perda NO 3 Tahun 2011 Tentang BPHTB BAB III Pasal 4.

Selain itu terkait, Penutupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang di tanyakan oleh Rusdi Saleh melalui Fraksi Solok Adil Makmur. Sesuai Peratuaran Mentri NO 133 Tahun 2015 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ.502/18/DRJD/2019.

"Penyelenggaraan PKB untuk sementara waktu di alihkan pada UPUBKB daerah terdekat, yang telah memperoleh akreditasi dari Direktur jendaral Perhubungan Darat di karenakan alat yang PKB Kota Solok rusak dan tidak dapat di fungsikan,"ujar Reinier.

Berkat Perjuangan Fraksi Solok Adil Makmur untuk perserta BPJS  Kesehatan akan dilanjutkan kembali awal agustus 2020. Dinkes dan BPJS Kesehatan akan kordinasi dengan Kelurahan untuk mengumpul warga yang akan di daftarkan sebagai perserta  BPJS Kesehatan ( JAMKESKO ).

Pertanyaan  Fraksi Solok Adil Makmur tentang tidak ada lagi penerimaan pegawai honorer baik yang bergaji maupun sukarela, namum realitasnya masih ditemukan keluhan dari masyarakat terkait penambahan pegawai honor yang sifatnya titipan, di jelaskan oleh Reinier bahwa Pemko Solok telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Solok NO: 823/116/SE/BKPSDM 2020 tanggal 13 januari 2020 tentang penegasan larangan PengakatanTenaga Honerer di Lingkungan Pemko Solok. (Yon)
Share:
Komentar

Berita Terkini