Penerbitan IMB Pembangunan RS & Universitas Efarina di Siantar Diduga Ada Permainan Mafia Perizinan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Pembangunan Kampus Universitas Efarina di Jalan Pdt Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tampaknya berjalan lancar dan seolah telah memenuhi seluruh tatanan peraturan, baik dalam hal izin lingkungan, RTRW hingga IMB nya.

Namun seperti diberitakan sebelumnya, usulan Amdal perihal pendirian dan pembangunannya telah ditolak oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pematangsiantar. Bahkan, jelas dikatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar bahwa lokasi dimaksud tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagaimana diaturkan dalam Perda No 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematangsiantar.

Anehnya, oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Pematangsiantar yang akrab dengan sebutan Dinas Perizinan, Selasa (9/6/2020) mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas pendirian dan pembangunan Rumah Sakit dan Kampus Universitas Efarina tersebut.

Saat ditanya terkait usulan Amdal yang ditolak oleh DLHK dan pernyataan Bappeda Kota Pematangsiantar, yang mengatakan bahwa lokasi dimaksud peruntukannya adalah lahan perkebunan sesuai Perda No 1 Tahun 2013, Kadis Perizinan Agus Salam mengatakan kalau pihaknya telah mengeluarkan IMB sesuai mekanisme perundang-undangan dan mengatakan bahwa pengusaha (Efarina-red) telah memiliki dokumen UKL-UPL dan surat keterangan dari Bappeda.

"Kita telah mengeluarkan IMBnya, sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Penerbitan perizinan (IMB-red) atas Universitas Efarina patut diduga diterbitkan secara kerjasama dan telah terjadi mafia perizinan dengan praktek penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait pemberian izin yang jelas telah melanggar Undang Undang No 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dan Perda No 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematangsiantar. Namun Agus Salam menepis adanya kecurangan maupun manipulasi dalam mengeluarkan IMB tersebut.

"Kalau anda merasa ada mafia perizinan, silahkan laporkan," ujar Agus Salam.

Ditambahkan Agus Salam bahwa terkait RTRW Kota Pematangsiantar yang masih dalam usulan direvisi, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Bappeda dan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar. Menurut Agus Salam, sesuai RPJM Kota Pematangsiantar pihaknya tidak mungkin menunggu hasil revisi RTRW Kota Pematangsiantar yang sedang dikaji Kementerian ATR karena sudah dibahas oleh instansi terkait dan sudah lolos dari tingkat Provinsi.

Sebelumnya, Kepala DLHK Kota Pematangsiantar Dedy Tunasto Setiawan mengakui telah mengeluarkan Surat Keterangan kepada pihak Konsultan Efarina sebagai bukti bahwa pihak konsultan tersebut sudah bekerja dalam membuat dokumen Amdal walau ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan RTRW.

Begitu halnya dengan pengakuan Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Pematangsiantar Naltius Surbakti yang  mengatakan, telah mengeluarkan Surat Keterangan kepada pihak Efarina sebagai pernyataan bahwa RTRW Kota Pematangsiantar sedang dalam tahap direvisi, namun ditegaskannya bahwa saat ini RTRW masih mengacu pada Perda No 1 Tahun 2013.

Dari pengakuan kedua instansi tersebut, patut diduga telah terjadi praktek mafia perizinan atas penerbitan IMB pembangunan Rumah Sakit dan Kampus Universitas Efarina tersebut. Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda diduga dengan sengaja telah disalahgunakan pihak Efarina dan Dinas Perizinan. ( Erwin Sinulingga)
Share:
Komentar

Berita Terkini