Pemerintah Pusat Mesti Beri Solusi Anggaran Pada Pilkada Serentak 2020

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang, membawa implikasi pada pembiayaan. Banyak penabahan biaya yg dibutuhkan akibat melaksanakan pilkada pada saat pandemi.

" Sebab, protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yang fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot," ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, di Medan, Minggu (7/6/2020).

Dinamika daerah di Sumut katanya, berbeda beda. Belum lagi daerah yg fiskalnya rendah. Ini akan menyulitkan penyelenggara dan pemerintah daerah. Pada PAPBN tahun 2020, hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas yg mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%. Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK.

 " Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada.
 Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat," paparnya.

Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.

"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yg diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi," tegasnya. (ds/lilik)
Share:
Komentar

Berita Terkini