LSM Macan Habonaran Minta Wali Kota Siantar Harus Hentikan Bangunan, Atas Penerbitan IMB RS & Universitas Efarina Yang Langgar RTRW

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Penerbitan IMB atas  Rumah Sakit dan Universitas Efarina yang melanggar RTRW terus menjadi perbincangan kalangan elemen masyarakat Pematangsiantar. Berbagai desakan, agar pembangunan tersebut juga dihentikan terus bermunculan.

Termasuk juga dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaran, Jansen Napitu yang ditemui wartawan, Rabu (16/6/2020) mengatakan, bahwa Pemerintah Kota pematangsiantar (Pemko)  harus menegak kan hukum di kota Siantar ini terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang melanggar tata ruang. Dengan tujuan supaya  menjadi kota yang sehat dan ramah lingkungan, maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran tata ruang kota pematangsiantar  tersebut.

Kota Pematangsiantar, selain pembangunan Rumah Sakit dan Kampus Universitas Efarina di Jalan Pdt Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar,  ada juga beberapa bangunan yang melanggar tata ruang kota namun tidak ada upaya penegak hukum yang dikenakan terhadap bangunan-bangunan tersebut.
Bangunan-bangunan yang dimaksud antara lain, Hotel dan Restoran City di Simarimbun, Eks Swalayan Hypermart di Jln Medan dan Rumah Sakit dan Universitas Efarina di Jln Pdt Wismar Saragih

Sesuai informasi yang didapat, Jansen mengaku heran atas kebodohon para  pejabat-pejabat Di Siantar ini, seperti Plt. Kepala Bappeda Hanam Soleh, Kadis Lingkungan Hidup Dedi Tunasto Setiawan dan Kadis Perizinan Agus Salam yang diduga telah bersekongkol dalam mengeluarkan IMB atas pembangunan Rumah Sakit dan Universitas Efarina tersebut yang jelas-jelas tidak sesuai RTRW dan bahkan belum memiliki Amdal.

Jansen Napitu juga mengatakan, gimana gak bodoh, Wali kota nya pun juga kurang umur sama seperti pejabat nya juga tidak menguasai undang-undang dan peraturan sehingga asal tekan saja.
Di tambakan Jansen, pelanggaran-pelanggaran tata ruang Kota Pematangsiantar tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait yang melanggar tata ruang benar-benar diterapkan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana.

Namun permasalahannya, kata Jansen kembali lagi adalah dari segi implementasinya UU nomor 26 tahun 2007 dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 seolah-olah hanya merupakan formalitas saja jika ditinjau dari segi penegakan hukumnya, khususnya dari segi penegakan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tata ruang.

Karena bangunan-bangunan di Kota Pematangsiantar yang memiliki izin atau tidak dan melanggar tata ruang, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari upaya administratif, perdata maupun pidana.

Faktanya adalah banyak bangunan yang melanggar tata ruang dan memiliki IMB namun tidak ada upaya penegakan hukum pidana yang dikenakan, baik bagi orang si pemilik bangunan yang melanggar tata ruang maupun bagi pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW. ( Erwin Sinulingga)
Share:
Komentar

Berita Terkini