Langgar RTRW, Anggota DPRD Siantar Meminta Pembangunan RS & Universitas Efarina Harus Dihentikan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
Teks foto : Anggota DPRD dari komisi III Astronot Nainggolan
dailysatu.com - Terkait pembangunan rumah sakit dan Universitas Efarina terus menjadi perbincangan publik, berbagai elemen masyarakat mendesak agar pembangunan gedung tersebut dihentikan sebelum perizinannya semua lengkap.

Desakan itu juga datang dari Anggota Komisi III asal Fraksi PDIP DPRD Kota Pematangsiantar Astronot Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (11/6/2020) melalui sambungan seluler.

"Saya meminta Pemko Pematangsiantar untuk segera menghentikan pembangunan Rumah Sakit dan Kampus Universitas Efarina yang berlokasi di Jln Pdt Wismas Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar," ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan Astronot, kawasan tersebut adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah perkebunan sesuai Perda No 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematangsiantar.

"Kalau tak sesuai RTRW, kita akan desak Pemko untuk menghentikan pembangunan tersebut. Pemberian IMB harus lolos kajian khusus. Apalagi pembangunan Rumah Sakit, harus jelas Amdalnya, kami juga akan memanggil dinas yang terkait dengan tegas kami meminta pembangunan itu harus di berhentikan," tegasnya.

Perihal pembangunan tersebut sudah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Pematangsiantar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dinas Perizinan, Astronot mengatakan dalam waktu dekat akan segera memanggil seluruh pihak terkait seperti Bappeda, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Permukiman untuk membicarakan masalah tersebut.

"Kok bisa keluar IMBnya, padahal tak sesuai RTRW. Kita akan segera memanggil instansi terkail untuk membicakan masalah ini," ujar Astronot.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perizinan Kota Pematangsiantar Agus Salam menegaskan, pihaknya mengeluarkan IMB setelah muncul rekomendasi dari Bappeda.

"Kalau pengusaha sudah mendapat rekomendasi Bappeda, jelas kami mengeluarkan IMB. Itu sudah sesuai dengan prosedur," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Hanam Soleh, melalui Kabid Fisik dan Prasarana Naltius Surbakti juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi untuk menerbitkan IMB, namun hanya memberikan surat keterangan bahwa pihaknya sedang mengajukan revisi RTRW Kota Pematangsiantar yang saat ini sudah di tangan Kementerian ATR. (Erwin Sinulingga)
Share:
Komentar

Berita Terkini