Dinsos Medan Tak Mampu Hentikan Kerumanan Warga, Dewan Bilang Pemko Tak Mampu Kordinir Jajarannya

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com -  Kerumunan warga Kota Medan yang mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, di Jalan Pinang Baris Medan, setiap hari semakin bertambah jumlahnya. Bahkan semakin ratusan  jumlahnya setiap hari untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bansos terdampak Covid 19, seperti pada Rabu (23/5/2020).

Hingga pihak Dinsos sendiripun tak mampu menghentikan kerumunan warga yang sangat berpotensi dengan penyebaran virus berbahaya tersebut.

Ketidakmampuan menghentikan kerumunan tersebut diakui Kadis Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis kepada wartawan, di Kantor Dinsos Medan.

Dia menyebutkan, pihaknya sudah berkali- kali menghimbau kepada warga agar tidak berbondong- bondong datang ke Kantor Dinsos untuk mendaftar sebagai penerima Bansos.

“ Kita sudah himbau berkali kali termasuk saya sendiri, tingkat kita sudah maksimal lah yang kita lakukan untuk menghimbau itu. Ini bukan kepentingan kami, ini kepentingan kita bersama. Kita tidak tahu siapa diantara kita yang kena, kita harus putus mata rantai. Sampai hari ini kami tidak mampu lagi, minta bantuan Kepolisian," sebutnya.

Dia juga memastikan, bantuan dari Pemko Medan tersampaikan sesuai dengan kriterianya." Kalau bantuan dari pemko Medan, saya pastikan mendapat sesuai kriteria dan tidak ada batasan waktu mendaftarnya sepanjang masa darurat  di medan sampai 29 Mei," tegasnya.

Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura, H. Hendra DS mengkritik kacaunya sistem pendaftaran warga calon penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kota Medan.

Menurutnya, kekacauan dalam pendataan untuk menerima dana bansos atau Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 600 ribu per bulan untuk per KK dalam tiga bulan (dimulai April-Mei-Juni) tersebut.

Munculnya kerumunan warga di Kantor Dinas Sosial Kota Medan tersebut menurutnya, juga menjadi gambaran Pemko Medan tidak mampu mengkoordinir jajaran mereka hingga ke tingkat lingkungan untuk melakukan pendataan. Padahal ia yakin, jika seluruh perangkat pemerintahan dikerahkan hingga ke tingkat lingkungan tersebut maka, kerumunan warga tidak mungkin terjadi.

"Ini yang terjadi kan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Warga sampai mengabaikan imbauan menjaga jarak demi mendapatkan bantuan tersebut. Ini kondisi yang sangat ironis," ujarnya.

Hendra mendesak, agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera turun tangan menangani persoalan ini. Karena jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, ia khawatir akan memicu persoalan di tengah masyarakat.

"Kita menilai sepertinya tak ada management untuk pendataan ini. Yang kita khawatirkan, yang tak menerima bantuan nanti akan menimbulkan gejolak baru," pungkasnya.(ds/lilik)
Share:
Komentar

Berita Terkini