Dinsos Labuhanbatu Sampaikan Ada 4 Tahap BLT, Masyarakat Harus Sabar Menunggu

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Vunny Wijaya menilai bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa darurat corona atau Covid-19 memang relevan.

Golongan atau sasaran penerima manfaat yang direncanakan Pemerintah Pusat juga dinilainya sudah tepat. “Yang terpenting juga bagaimana Pemerintah Pusat menyeleksi penerima bantuan sosial secara cepat berdasarkan data-data yang ada agar tepat sasaran. Kemudian berapa lama bantuan ini akan diberikan mengingat situasi yang sangat tidak pasti ini,” kata Vunny melalui keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Dia juga menyarankan Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjalankan kebijakan ini. Lanjut Vunny, hal ini perlu juga memperhatikan mekanisme pemberian atau pengelolaan bantuan agar tetap transparan dan tak disalahgunakan. Advertising Adapun penerima manfaat bantuan sosial yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah para pekerja di sektor informal seperti pedagang warung dan toko kelontong di pasar-pasar.

Termasuk pedagang asongan atau kaki lima, pengemudi angkutan online serta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas sosial Labuhanbatu Zainuddin Hrp. SH. MM, Kamis (28/5/2020) menyampaikan pada awak media melalui Hanphone selular ada 4 tahap, 2 tahap dari kementrian,1tahap dari propinsi, 1 tahap dari pemerintah daerah (pemkab).

Dimana data yang kami peroleh dikirim ke kementrian sudah 3 tahap terialisasi yaitu dari pusat dan propinsi, sedangkan tahap ke 4 belum dicairkan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.Mengingat data yang masuk ke Dinas sosial belum siap/menunggu.

Kabupaten Labuhanbatu kuota kita 20.185 kk dari kementrian terdiri dari tahap DTKS dan non DTKS. Lantas apa bedanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS)? Berikut penjelasannya:

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Labuhanbatu Zainuddin Hrp. SH. MM. mengatakan, warga yang terdampak Covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru itu termasuk ke dalam kategori non-DTKS.

Sambung Zainuddin menjelaskan, bagi mereka yang harus berhenti bekerja atau sehari-harinya menggantungkan hidup dari berjualan di pasar atau jalan, perlu diberi perhatian khusus.

Sedangkan mereka yang terkena PHK dapat diberikan insentif dan diarahkan untuk mendaftar ke Program Kartu Prakerja yang pendaftarannya dibuka bulan depan.

Tidak sampai di situ, kata Zainuddin, para penerima manfaat BLT harus diberikan pemahaman dan didorong untuk berkomitmen agar tetap mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona atau Covid-19, seperti memerintahkan untuk tetap berada di rumah.

“Dapat juga dipertimbangkan juga pemberian sanksi bagi penerima bantuan yang menolak untuk mengikuti kebijakan Pemerintah demi mencegah penyebaran Covid-19 ini,” ucapnya.

mengungkapkan, dengan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemda dan masyarakat perlu adanya sinergi dengan cepat. Koordinasi dengan Pemda juga harus dibuat secara jelas mekanismenya sehingga kebutuhan daerah tetap terpenuhi.

“Selain itu, komitmen bersama juga dibutuhkan dan yang paling penting, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dapat menopang kebutuhan pokok masyarakat. Untuk pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahap4 Pemkab akan memberikan 40 ribu KK lebih kurang akan disalurkan bagi masyarakat yang belum dapat BLT dari pusat dan propinsi," ucapnya. (ds/Aji)
Share:
Komentar

Berita Terkini