Data Penerima PKH Terkesan Ditutupi, DPRD Sesalkan Kinerja Dinsos Humbahas

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo
Ilustrasi

dailysatu.com - Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sesalkan kinerja pihak Dinas Sosial (Dinsos)yang terkesan tidak transparan terkait data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Humbahas.


Menurut mereka, bahwa soal itu tidak perlu ditutup-tutupi karena bukan rahasia negara.


Hal itu disampaikan Bresman Sianturi dan Sanggul Rosdiana boru Manalu secara terpisah, Selasa (21/4/2020) terkait berita sebelumnya tentang data penerima PKH di Humbahas Dipertanyakan yang terkesan ditutupi.


Bresman mengatakan, tidak seharusnya Dinas Sosial menyampaikan bahwa data penerima PKH tidak dapat diberikan kepada masyarakat maupun kepada sejumlah pers, tanpa izin Kementerian Sosial.


Sebab, menurut dia, bahwa soal itu bukanlah bersifat negara, melainkan bersifat umum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.


"Kita sangat sesalkan, apabila Dinsos tidak transparan. Ada apa ini, namanya bantuan ke masyarakat itu tidak boleh dirahasiakan. Tidak harus ada izin dari Kementerian terkait, tapi harus dibuka segera," ucapnya.


Disamping transparan, Politisi Partai Demokrat ini mengaku akan menyurati pihak Dinas Sosial untuk meminta data-data penerima PKH dan bantuan sosial.


"Kitapun akan turun kelapangan setelah kita dapat data itu," ungkap Bresman.


Sementara itu, Anggota Dewan dari Partai Hanura Sanggul Rosdiana Manalu juga menegaskan, seharusnya Dinas Sosial tidak perlu menutupi terhadap data penerima. Pasalnya, kata dia, masyarakat harus tahu siapa saja penerima, apakah layak atau tidak, biar tidak ada tanggapan masyarakat ada pilih kasih.


Kemudian, ia berharap agar penerima PKH ataupun dana bantuan sosial lainnya sudah seharusnya didata ulang kembali.


"Kalau memang warga itu sudah mampu membeli kendaraan, semisal sepeda motor bahkan mobil itu tidak perlu lagi di masukkan di data penerima bantuan PKH atau bansos jenis lainnya," tegasnya.


Disamping itu, ia juga berharap kepada seluruh kepala desa benar-benar jeli melihat warganya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.


Sebab, menurut Politisi Hanura itu, ia juga mendapat laporan bahwa setiap penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.


"Banyak saya dengar keluhan di tengah masyarakat, bansos ini tidak tepat pada sasarannya. Makanya saya minta kepala desa harus bijak melihat warganya dan segera di lakukan pendataan ulang,  mana warga yang benar-benar tidak mampu itu seharusnya yang menerima, jangan karena dekat atau keluarga dekat kepala desa atau perangkat desa malah di data jadi penerima bantuan," harapnya.


Diberitakan sebelumnya, data penerima PKH di Kabupaten Humbahas patut dipertanyakan. pasalnya, daftar nama-nama penerima PKH tersebut tidak dapat diberikan pihak Dinas Sosial ketika dimintai oleh beberapa media untuk bahan berita.


Hal itu dipertanyakan karena adanya keluhan sejumlah warga kepada awak media yang mengungkapkan bahwa penerima PKH di daerahnya di nilai tidak tepat sasaran yang terkesan tebang pilih dalam pendataaan.


Kepala Dinas Sosial Habupaten Humbahas Vandeik Simanungkalit, kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, bahwa data penerima PKH tersebut tidak dapat diberikan oleh pihaknya, dikarenakan data tersebut merupakan hak dari Kementerian Sosial, dan harus ada izin dari kementerian.


Bahkan Vandeik mengatakan, sudah beberapa Kepala Desa yang meminta data tersebut, namun pihaknya belum memberikan menunggu ada izin dari Kementerian Sosial.


"Data tersebut tidak bisa kami berikan,mohon maaflah, itu data  milik kementerian sosial, harus ada izin dulu dari kementerian baru kami serahkan. Sudah ada beberapa meminta data tersebut termasuk bupati, tapi belum kami berikan menunggu ada izin dari kementerian sosial," ucap Vandeik.(ds/carlos)




Share:
Komentar

Berita Terkini