Data Penerima PKH di Humbahas Dipertanyakan, Kadis Sosial: Harus Izin Kementerian Sosial

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo
Teks foto: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

dailysatu.com - Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) patut dipertanyakan. pasalnya, daftar nama-nama penerima PKH tersebut tidak dapat diberikan pihak Dinas Sosial ketika dimintai oleh beberapa media untuk bahan berita.


Hal itu dipertanyakan karena adanya keluhan sejumlah warga kepada awak media yang mengungkapkan bahwa penerima PKH di daerahnya di nilai tidak tepat sasaran yang terkesan tebang pilih dalam pendataaan.


Seperti yang disampaikan salah satu warga di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta. Dikatakanya, bahwa bantuan PKH tersebut diduga sarat KKN.


"Menurut saya, bantuan PKH ini belum tepat sasaran, penting untuk di data ulang, bayangkan saja, ada warga punya rumah permanen, dan punya mobil tapi menerima PKH, sementara itu, ada warga yang sudah jelas terlihat miskin, punya rumah tapi tidak layak ditempati dan mempunyai tanggungan anak-anak sekolah namun tidak menerima bantuan tersebut. Kan ini tidak benar lagi, ada apa ini?, jangan ada pilih kasih lah kalau ada pendataan bantuan," kesal salah seorang warga.


Selain itu, menurut salah satu warga Desa Siponjot Lintongnihuta yang namanya tidak mau disebutkan mengakui, bahwa selama ini pendataan penerima bantuan PKH di desanya terkesan tebang pilih.


"Saya gak pernah tau ada pendataan bantuan di desa ini, terkesan ada pilih kasih, mungkin harus dekat dengan kepala desa dan perangkat desa biar dapat bantuan di desa ini, bayangkan saja, warga yang sudah pindah ke kabupaten lain pun masih menerima bantuan PKH di desa ini, kalau misalnya bantuan sudah cair, dia datang ke sini untuk mengambil uangnya," Kesalnya.


Kepala Dinas Sosial Habupaten Humbahas Vandeik Simanungkalit, kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, bahwa data penerima PKH tersebut tidak dapat diberikan oleh pihaknya, dikarenakan data tersebut merupakan hak dari Kementerian Sosial, dan harus ada izin dari kementerian.


Bahkan Vandeik mengatakan, sudah beberapa Kepala Desa yang meminta data tersebut, namun pihaknya belum memberikan menunggu ada izin dari Kementerian Sosial.


"Data tersebut tidak bisa kami berikan,mohon maaflah, itu data  milik kementerian sosial, harus ada izin dulu dari kementerian baru kami serahkan. Sudah ada beberapa meminta data tersebut termasuk bupati, tapi belum kami berikan menunggu ada izin dari kementerian sosial," ucap Vandeik.


Terpisah, Ketua JPKP Kabupaten Humbahas Tolopan manullang mengatakan, Dinas Sosial seharusnya memberikan data tersebut untuk dapat diketahui warga, karena menurutnya, data tersebut tidak perlu ditutupi.


"Wajar kalau kita jadi tanda tanya dengan dinas sosial Humbahas, kenapa data penerima PKH itu terkesan dirahasiakan, ada apa ini?," ungkap Tolopan.


Meski demikian, kata Tolopan, pihaknya akan mencoba meminta data tersebut dari Dinas Sosial melalui lembaganya dengan surat resmi.


"Segera kami buat surat resmi permohonan permintaan data-data penerima PKH di Kabupaten Humbang Hasundutan, nanti setelah data itu kami terima, tentu akan turun ke lapangan, apakah  warga penerima bantuan tersebut sudah tepat sasaran, karena kita berharap bantuan dari pemerintah pusat ini tepat pada warga yang membutuhkan, jangan ada pilih kasih," ucapnya.(ds/carlos)




Share:
Komentar

Berita Terkini