Tanpa Persetujuan Walikota dan DPRD Medan, Bidang PBB - BPHTB BP2RD Hapus Buku Piutang Rp 217 M Lebih

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Sangat mencengangkan dan begitu beraninya ternyata, Bidang PBB- BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan,  melakukan penghapus bukuan piutang PBB tanpa ada persetujuan dari Walikota dan DPRD Medan.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK- RI tahun 2017 yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan Dra V.M Ambar Wahyuni MM, AK, CK, tertanggal 21 Juni, 2017.

Didalam rincian LHP tersebut diungkapkan, penghapusbikuan poutang PBB tahun 1994 spai dengan 2008, tidak memiliki persetujuan kepala daerah dan DPRD Kota Medan.

Dalam LHP tersebut disampaikan, berdasarkan CaLK, Pemko Medan memiliki piutang PBB-P2 sebesar Rp217.211.938.771,00, yaitu piutang sejak Tahun 1994 sampai dengan 2008 yang masih diupayakan penagihannya oleh Bidang Penagihan Dispenda (BP2RD sekarang-red). Atas piutang tersebut, tidak disajikan lagi pada neraca per 31 Desember 2016.

Kemudian dalam LHP juga menyebutkan, penghapusan piutang PBB-P2 Tahun 2009 sampai dengan 2016, tidak memiliki persetujuan kepala daerah dan DPRD Kota
Medan. Penghapusan piutang PBB-P2 Tahun 2009 sampai dengan 2016, dilakukan setelah ada permintaan wqjib pajak (WP) secara langsung melalui loket pelayanan, serta permintaan Camat dan Lurah, dengan dua mekanisme.

Yang pertama, Penghapusan NOP karena telah menjadi fasilitas umum.
Penghapusan NOP merupakan penghapusan sementara karena bukan objek PBB P2. NOP tersebut dapat diterbitkan kembali apabila statusnya bukan lagi fasilitas umum. Atas penghapusan NOP tersebut, tidak disajikan pada CaLK.

Kemudian, Pemindahan status 2 (dihapuskan), apabila NOP digabung/dilebur dan data yang diberikan KPP Pratama terjadi duplikasi data. NOP yang masuk ke status 2 (dihapuskan) bersifat permanen. Penghapusan dilakukan oleh petugas pelayanan pajak atas persetujuan Kasi PBB dan BPHTB, serta Kabid PBB dan BPHTB atas permintaan WP atau camat dan lurah.

Bidang BPHTB dan PBB membuat laporan bulanan kepada Kepala Dispenda (BP2RD), yang isinya menerangkan berkas pelayanan pajak, termasuk berkas data penghapusan NOP. tidak ada SK Kepala Badan dan SK Walikota atas penghapusan tersebut.

Kondisi tersebut seperti tertuamg dalam LHP trsebut, tidak sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2005, tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, pada:
1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah piutang negara/daerah diurus secara optimal oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara 2) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:
a) Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan lima milyar rupiah, b) Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari lima milyar rupiah.

Terkait hal itu, Kabid PBB-BPHTB BP2RD, Ahmad Untung Lubis, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat whatssap kemarin, mengatakan, kalau LHP tersebut bukan pada masa dirinya menjabat sebagai Kabid PBB- BPHTB.

"Masa Pak Jaka tu bang. Naiklah ke atas. Ni ada kawan- kawan yang lain bang," kata untung.

Kemudian, saat ditanya pada masa itu dirinya mrnjabat sebagai Kasi PBB, untung membalas dengan stiker tanda tertawa sambil mengatakan kalua kurang enak berbicara lewat pesan singkat.

"Tak sedap lewat chat bg.
Krn jarang lihat hp," ucapnya.(ds/lilik)
Share:
Komentar

Berita Terkini