Ini Landasan Hukum Ranperda Nomor 3 Tahun 2013 Gunungsitoli

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Wakil Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Sowa'a Laoli SE, M.Si, menyampaikan tiga landasan hukum serta lima substansi Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Restribusi Jasa Umum Kota Guningsitoli.

Ketiga landasan hukum dan lima substansi itu dibacakan Sowa'a dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dalam rapat paripurna, Jumat (6/3/2020).

Apapun tiga landasan hukum dan lima substansi tersebut, yakni.

*. Landasan Hukum
1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.
3. Perda Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi jasa umum.

Subtansi Perubahan
1. Perubahan Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perubahan Pasal 60, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, yang mengatur tentang nama, prinsip, dan besarnya tarif retribusi pengendali menara telekomunikasi.

3. Perubahan Pasal 75 yang mengatur tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
4. Perubahan Pasal 86 tentang ketentuan peralihan.
5. Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan dasar, pengujian kendaraan bermotor, serta pelayanan tera/tera ulang.

"Kami menyadari bahwa ranperda ini pada dasarnya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga membutuhkan pendalaman dan penajaman dari semua pihak. Maka dengan itu, kami mengharapkan sumbangsih pemikiran pimpinan dan anggota DPRD untuk membobotinya sesuai substansi yang disampaikan", kata Sowa'a. (ds/Ris)
Share:
Komentar

Berita Terkini