Ombudsman RI : 6 OPD Di Taput Tidak Memuaskan Publik

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyerahkan hasil survey kepatuhan pelayanan kepada Bupati Taput

dailysatu.com - Kepala Ombudsman RI perwakilan wilayah Sumatera Utara, Abyadi Siregar SSos, menyerahkan hasil survey Kepatuhan Pelayanan untuk Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Tahun 2019 yang diterima oleh Bupati Taput, Drs Nikson Nababan MSi, didampingi Sekda, Indra Simaremare dan dihadiri staf ahli, asisten dan pimpinan OPD, Kamis (13/2/2020), di Ruang Kerja Bupati.

Abyadi Siregar mengatakan, Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik oleh Instansi Pemerintah, termasuk pihak-pihak yang dibiayai oleh negara. Tujuannya adalah untuk mencegah mall administrasi dan mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kita berharap agar Kepala Daerah sebagai pembina pelayanan publik untuk harus melakukan evaluasi apabila pelayanan publik OPD bernilai buruk," ujar Abyadi Siregar.

Dijelaskannya, Tahun 2019 Ombudsman telah melakukan survey di 13 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi. Selanjutnya tahun ini survey akan dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Untuk hasil survey tahun 2019 di Kabupaten Taput, pada OPD Dinas Dukcatpil, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perijinan dan Dinas Sosial dengan hasil akumulasi tidak memuaskan (zona kuning).

Rendahnya kepatuhan pelayanan publik, kata dia, kemungkinan akan mengakibatkan mall administrasi sehingga rentan kepada indikasi korupsi. Kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan, sehingga kepuasan masyarakat semakin tercapai. Setiap OPD terkait harus menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan Publik tersebut agar diketahui masyarakat yang hendak berurusan.

Sementara Bupati Nikson Nababan menekankan agar setiap OPD yang melayani publik tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas kerjanya.

"Sistem kinerja OPD terkait harus lebih transparan, setiap OPD harus memiliki ruang tunggu dan petugas informasi serta penerima pengaduan. Standar pelayanan harus terpublikasi kepada masyarakat dan ditempelkan di kantor. Saya tunggu laporan hasil tindak lanjut sampai dalam sebulan ini. Tahun ini harus ada peningkatan Pelayanan Publik," tegas Bupati.

Bupati menjelaskan fokus kerja dibeberapa sektor, seperti sektor kesehatan, yaitu peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam, memiliki IGD, termasuk pelayanan bebas pasung di Rumah Sehat Jiwa Kecamatan Pangaribuan serta layanan PSC yang bebas biaya antar jemput pasien didalam kabupaten.

"Saya berterimakasih kepada Ombudsman. Kita sadar masih banyak yang harus dibenahi dari sisi administrasi.
Saya berharap tahun ini kita memperoleh hasil yang meningkat," ucap Bupati.

Bupati juga minta perhatian Ombudsman dalam hal sertifikat lahan tersebut demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena rencana ingin meningkatkan RSUD Tarutung agar bertaraf internasional, namun terkendala dengan status kepemilikan lahan.

"Kita juga telah menyurati dan melakukan koordinasi ke Ombudsman RI," tutup Bupati. (ds/Bisnur Sitompul)


Share:
Komentar

Berita Terkini