DPRD Gunungsitoli Mengendus SPJ Fiktif di Desa Ononamolo ll Lot

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Komisi l DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, mengendus adanya SPJ fiktif dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa di Desa Ononamolo ll Lot, Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Selain SPJ fiktif, DPRD juga menemukan pelanggaran Permenkeu PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tetang syarat-syarat dalam tahapan pencairan dana desa yang dilakukan Kepala Desa. Kemudian, belum dikembalikannya sisa dana desa Tahun 2019 hingga Januari 2020.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi l DPRD Kota Gunungsitoli, Firman Zebua SH, kepada dailysatu.com usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PMDK Kota Gunungsitoli, Inspektorat Kota Gunungitoli, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ononamolo ll Lot, serta Pendamping Desa, Jumat (31/1/2020).

Menurut Firman, terungkapnya SPJ fiktif dan pelanggaran Pemenkeu yang dilakukan Kepala Desa setelah pihaknya melakukan monitori dan Evaluasi penggunaan dana desa di Desa Ononamolo ll Lot, Kamis (9/1/2020) lalu.

"RDP ini merupakan tindaklanjut monitoring Komisi l. Dari hasil monitoring, kami banyak menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana desa Tahun 2018 khususnya 2019. Seperti SPJ fiktif, pelanggaran Permenkeu, hingga belum direkrutnya tiga perangkat desa", kata Firman.

Dijelaskan Firman, SPJ fiktif terungkap setelah pihaknya menemukan SPJ penggunaan dana desa Tahun 2019 di Desa Ononamolo ll Lot yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan rehap sarana air bersih dan bangunan sekolah PAUD.

"SPJ yang dikeluarkan Bendahara Desa lengkap, namun pekerjaannya belum terealisasi. Apakah itu tidak fiktif? Kami meminta Polres Nias dan Inspektorat Kota Gunungsitoli segera mengaudit penggunaan dana Desa Ononamolo ll Lot", ujar Firman.

Sedangkan untuk temuan sisa anggaran dana desa Tahun 2019 yang belum dikembalikan, Firman menyebut hal tersebut berdasarkan pengakuan Bendahara Desa.

"Ada pengakuan, bahwa sisa dana desa Tahun 2019 sebesar 198 Juta belum dikembalikan hingga Januari 2020 dengan dalih masih ada pekerjaan belum selesai, tentu itu melanggar ketentuan. Kemudian soal Permenkeu, kami menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa dalam pengajuan pencairan dana desa tahap dua Tahun 2019", pungkas Firman.

Sementara Kepala Desa Ononamolo ll Lot, Aluiziduhu Zebua, membantah semua temuan yang didapatkan oleh Komisi l DPRD Kota Gunungsitoli.

"Yang mana itu ba? Sama pendamping desa aja tanya, jangan ke saya. Tidak benar ada SPJ fiktif itu le, gak ada, gak benar", ucap Aluiziduhu saat ditemui dailysatu.com. (ds/Ris)
Share:
Komentar

Berita Terkini