Bupati Taput Instruksikan Camat dan Kades Mendata Lahan Untuk Penguasaan TORA

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs Nikson Nababan MSi, menginstruksikan agar seluruh Camat dan Kepala Desa bergerak cepat untuk mendata dan mengajukan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut dikatakan Bupati didampingi Asisten II, Osmar Silalahi, saat kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Awal Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kabupaten Taput, yang diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumut, di Balai Data Kantor Bupati, Rabu (05/02/20).

"Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita memahami masalah TORA. Para Kepala Desa agar mengajukan lahan yang memang sudah dikelola masyarakat. Tetapi jangan mengada ada. Batas-batas wilayah juga agar ditetapkan dan diselesaikan dengan baik. Tanggal 25 Maret ini sudah harus di meja saya agar segera ditindaklanjuti ke Gubernur Sumut," ujar Bupati.

Bupati Nikson Nababan juga menyampaikan, agar semua komponen yang terkait segera berkoordinasi dengan cepat. Para Camat dan Kepala Desa harus gerak cepat. Tahun ini harus segera dikeluarkan yang menjadi hak milik rakyat agar nantinya dapat dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat Taput.

Sementara itu, Djonner Sipahutar SHut MSi, Kepala Bidang Penatagunaan Hutan, mewakili Kadis Kehutanan Provinsi Sumut menjelaskan sejarah kawasan hutan Provinsi Sumut mulai dari Hutan Register, TGHK, Paduserasi RTRWP, SK 44 Tahun 2005, SK 579 Tahun 2014 hingga SK 8088 Tahun 2018.

Berdasarkan SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provsu, Jo. SK Men LHK nomor 8088/MenLHK-PKTL/KUH/Pl.A.2/2918 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumut, luas Kawasan Hutan Kabupaten Taput adalah seluas 220.760,10 hektar.

Dengan rincian, Hutan Suaka Alam seluas 2.018,90, Hutan Lindung 123.275,15 hektar, Hutan Produksi Tetap 46.508,88 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 48.957,18 hektar.

Dilanjutkannya, adapun permasalahan yang dihadapi dalam kawasan hutan ini, mulai dari pemukiman dan lahan pertanian yang berada dalam kawasan hutan, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur pemerintahan didalam kawasan hutan, sertifikat didalam kawasan hutan, klaim tanah warisan dan hak-hak lama pada kawasan hutan, hingga tanah Adat/Ulayat didalam kawasan hutan.

Untuk itu dibentuk Tim Inver PTKH dengan SK Gubernur yang anggotanya termasuk Camat dan Kepala Desa se-Taput dalam melakukan tugas dan menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan oleh Bupati, pendataan lapangan, melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi kepada Gubernur. (ds/Bisnur Sitompul)
Share:
Komentar

Berita Terkini