Samsul Ngaku Diperintah Eldin Cari Kekurangan Berangkat ke Jepang

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Dalam persidangan
lanjutan Kasus OTT suap Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin, dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dalam persidangan yang berlangsung diruang Cakra 1, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/01),   Syamsul Fitri yang juga Kasubbag Protokoler Bagian Umun Sekdakot Medan, bersikukuh mendapat perintah dari Walikota Medan untuk menutupi kekurangan dana perjalanan ke Jepang.

Dimana menurut kesaksiannya, dia menyampaikan, ada kekurangan pembayaran biaya ke Jepang kepada Erni Tour Rp180 juta dari total biaya perjalanan Rp1.480.000.000,- itu sudah terbayarkan Rp1.3 Milliar.

Dia pun mengakui, kalau biaya ke Jepang hanya ditanggung Rp500 juta dari APBD Pemko Medan.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim maupun Penuntut umum menanyakan, kalau bersisa sebesar Rp180 juta kenapa membengkak sampai Rp900 juta. "Lalu uang yang digunakan itu apakah berasal dari Dinas Perhubungan dan Dispenda sajakah?," Tanya Hakim di Persidangan.

Mendengar pertanyaan itu Syamsul pun mengatakan, uang itu berasal dari sejumlah OPD. Khusus ke Jepang, ia menyarankan tidak memungkinkan kalau dana hanya bersumber dari Perhubungan dan Pendapatan saja, maka ia menyarankan ke Walikota untuk ke Dinas PUPR dan Perkim.

Waktu itu, Eldin pun menyetujui usulan Syamsul. Terlebih sebelumnya memang ada komitmen dari Isa kepada Syamsul untuk membantu biaya operasional kegiatan walikota Medan. Bahkan dalam persidangan itu, Syamsul mengatakan, uang yang berasal dari Kadis PUPR sebanyak Rp530 juta termasuk Rp250 juta untuk menutupi biaya perjalanan ke Jepang.

Karena dalam penuturan, selain uang Rp200 juta yang ditransfer Kadis PUPR ada juga uang tunai Rp50 juta. Sehingga kesaksian Syamsul ini membantahkan pernyataan ke Walikota Medan, yang menyatakan meminta untuk mencicil kekurangannya.

Sedangkan kekurangan pembayaran mencapai Rp900 juta termasuk Rp180 juta yang ke Jepang. Syamsul menerangkan, ada kegiatan operasional lainnya yang belum terbayar.

Ucapan Syamsul ini pun akhirnya ditanggapi miris oleh Ketua Majelis Hakim, mana mungkin Walikota Medan tidak ada operasionalnya.

Melihat itu Syamsul pun hanya terdiam dan tak berkomentar atas pertanyaan hakim.(ds/lilik)
Share:
Komentar

Berita Terkini