Ihwan Ritonga Gelar Sosper, Satpol PP Medan Diminta Rutin Lakukan Razia KTR

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

dailysatu.com-Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE (Gerindra) minta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan supaya rutin melakukan razia penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bagi pelanggar supaya dilakukan tindakan dan pembinaan.

Untuk mendukung penerapan Perda tersebut, Dinas Kesehatan Kota Medan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penangungjawab Perda diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat dipastikan sudah mengetahui adanya Perda.

"Kita berharap Perda itu diterapkan dengan benar. Perda itu bukan melarang merokok tetapi harus pada tempatnya dan larangan dikawasan dan area tertentu," ujar Ihwan Ritonga saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke 1 Tahun 2020 Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Sisingamangaraja Kecamatan Medan Kota, Minggu malam (19/1/2020). Acara sosialisasi dihadiri tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

Dikatakan Ihwan Ritonga, sejak Perda disahkan sejak Tahun 2014 belum terlihat tindakan secara rutin. Sebaiknya, sosialisasi dan tindakan harus rutin dijalankan. "Tujuan Perda kan untuk menciptakan kesehatan, bagi pecandu agar tidak sembarangan tempat untuk merokok," paparnya.

Sebagaimana dalam isi Perda seperti pasal 7 misalnya menyebutkan, semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok (KTR). Maka masyarakat harus mengetahui sehingga dapat menjalankan.

Dalam Perda disebutkan kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Sedangkan masalah sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (ds/romisyah)
Share:
Komentar

Berita Terkini