Fraksi HPP DPRD Medan Tolak Alihfungsi Hutan Mangrove di Medan Utara

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

dailysatu.com-Anggota Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan Hendra DS menolak kebijakan Pemko Medan hendak mengalihfungsikan hutan lindung mangrove di kawasan Medan Utara

Hendra DS minta Pemko Medan mempertahankan hutan lindung mangrove sebagai tatanan ekosistem dan dijadikan destinasi wisata alam.

Hal tersebut disampaikannya dalam pemandangan umum fraksi HPP terhadap ranperda 13 Tahun 2011 tentang perubahan Perda No 13 Tahun 2011 tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW) kota Medan Tahun 2011-2031, Senin 13 Januari 2020.

"Kalaupun harus dilakukan perubahan upaya mendorong pertumbuhan kawasan Medan utara namun tidak boleh mengorbankan kawasan lindung mangrove,"tegasnya.

Sebab kata Hendra DS, kawasan lindung mangrove merupakan tatanan ekosistem lingkungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Apalagi tambah Hendra selaku sekretaris DPC Hanura Kota Medan itu, bila dihubungkan dengan perubahan iklim serta terjadinya pemanasan global.

Maka itu tambah Hendra DS, mengaku sejak awal Fraksinya tidak pernah mendukung alihfungsi hutan lindung mangrove. Ditegaskan Hendra, mempertahankan hutan lindung mangrove harus prioritas dan lebih bermanfaat jika hutan mangrove dijadikan destinasi wisata alam yang akan membantu ekonomi masyarakat sekaligus mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) kota Medan.

Untuk itu, dalam perubahan RTRW 2011-2031 yang tertuang naskah dalam akademik bahwa kawasan utara yang peruntukannya didominasi kawasan hutan mangrove sepatutnya didorong pertumbuhannya dalam rangka pemerataan pembangunan utara-selatan.

Selanjutnya, Hendra DS juga mempertanyakan dan minta penjelasan dari Pemko Medan terkait rencana apa yang dilakukan perubahan pasal 35, 37 dan penambahan 37 A, 37 B, 37 C, 37 D serta perubahan ketentuan Pasal 38 dalam revisi RTRW yang telah diajukan. (ds/romisyah)
Share:
Komentar

Berita Terkini