DPRD Sikapi Aktifitas Penggalian Liar di Gunungsitoli

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Aktifitas penggalian kaki gunung (Tebing) secara liar semakin marak di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

Kuat dugaan, aktifitas yang dapat membahayakan pengguna jalan itu tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah Kota Gunungsitoli.

Contohnya seperti aktifitas penggalian tebing di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli. Belum lama ini, aktifita penggalian nyaris membahayakan pengguna jalan terlebih masyarakat setempat.

Dimana terjadi longsor yang membawa batu besar dari atas tebing ke badan jalan hingga nyaris menimpa rumah warga. Peristiwa itupun sempat membuat pengguna jalan dan masyarakat menjadi resah karena takut tertimpa material longsor.
Bahkan menurut informasi dihimpun dailysatu.com, bangunan tembok penahan tebing (TPT) milik Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada di lokasi penggalian rusak tertimpa longsor.

Ketua Komisi l DPRD Kota Gunungsitoli, Saharman Harefa, meminta perangkat daerah terkait dapat lebih serius mengawasi aktifitas penggalian tebing yang membahayakan nyawa tersebut.

"Kami mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol-PP Kota Gunungsitoli agar berperan aktif mengawasi penggalian tebing secara liar", ujar Saharman.

Selain karena membahayakan nyawa pengguna jalan dan masyarakat, lanjut Saharman, ada kekawatiran berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

"Jika tidak ada respon, maka kami segera memanggil perangkat daerah terkait. Kami juga akan berkordinasi dengan Polres Nias untuk turun ke lapangan melihat aktifitas penggalian", pungkas Saharman.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi lll DPRD Kota Gunungsitoli, Samotuho Harefa, meminta polisi untuk menyelidiki aktifitas penggalian tebing yang diduga tanpa mengantongi ijin resmi dari Pemerintah Kota Gunungsitoli tersebut.

"Kami mendengar Pemerintah Kota Gunungsitoli pernah melayangkan surat larangan terhadap aktifitas penggalian itu. Namun aneh, kenapa masih bisa ada. Aktifitas penggalian ini harus dihentikan, karena menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan dan masyarakat disana", kata Samotuho singkat. (ds/Ris)
Share:
Komentar

Berita Terkini