Diduga Tidak Miliki IUP, LBH-PILAR Laporkan Pengusaha

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Diduga tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B,) Lembaga Bantuan Hukum (LBH-PILAR) advokasi rakyat sumut (Arsu), telah melaporkan pengusaha perkebuna  kelapa sawit yang memiliki luasan kurang lebih 50 ha berada di Desa Sei raja, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu utara (Labura) berinisial A.

"Kita telah melaporkan pengusaha perkebunan kelapa sawit berinisial 'A' yang diduga menguasai dan mengusahai lahan lebih kurang 50 ha diduga tidak memiliki (IUP-B,) dengan nomor surat 01/P/LBH-PILAR/XII/2019," kata Benni Sahala Tambunan, SH Sekretaris Excekutif LBH PILAR, Selasa (24/12/19) sekira pukul 14:00 wib di Rantauprapat.

Sebelumnya, sambung Beni, kita sudah melayangkan surat somasi kepada pengusaha perkebunan itu namun, pengusaha itu tidak menanggapinya.

"Saya berharap, kepada pihak terkait untuk menundaklanjuti surat laporan yang kita sampaikan kepolres labuhanbatu tentang dugaan tidak memiliki IUP," harap Beni.

Sekretaris Excekutif itu menjelaskan, merujuk Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan.

"Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu, atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan," ucapnya.

Bahkan, jika pelaku usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka usaha pelaku tersebut dapat dijerat pidana penjara, sesuai dengan bunyi pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan.

 "Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu, yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah," tegas Sekretaris yang juga Fraktisi hukum.

Kita berharap kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, karena sudah jelas diatur dalam UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Sementara Kapolres Labuhanbatu melalui kepala bagian umum (Kasium) yang di bawahi Nurasiah, SE menerima laporan LBH-PILAR tersebut.

"Laporan ini kita terima," katanya dengan singkat,Selasa (24/12/2019) siang diruang kerjanya.(ds/Izulharahap)
Share:
Komentar

Berita Terkini