Ambil Ijazah di SDN 114620 Perkebunan Berangir Labura, Bayar Rp. 400 Ribu

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
dailysatu.com - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 114620 Perkebunan Berangir, Desa Perkebunan Berangir, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Sumatera Utara, diduga melakukan pungutan liar (pungli). Pihak sekolah menetapkan biaya Rp. 400.000,-  pada setiap siswa yang mengambil Ijazah.

Pihak sekolah berdalih sebagai ucapan terima kasih dan keperluan lainnya. Anehnya, udah dilakukan pembayaran tapi ijazah tidak kunjung keluar hingga saat ini.

Salah satu orang tua murid, yang enggan disebut namanya mengaku sangat kesal dengan kebijakan sekolah itu, karena hanya akan memberatkan orang tua yang berekonomi lemah.

"Seharusnya pungutan yang dilakukan sekolah tidak memberatkan orang tua, mengingat sekolah tersebut adalah sekolah Negeri yang memiliki dana operasional. Herannya lagi, setelah dilakukan pembayaran tapi Ijazah belum juga keluar," ungkap orang tua murid kepada wartawan.

Kepala SDN 114620 Parkebunan Berangir M.B Siagian S.Pd saat dikonfirmasi membenarkan adanya pembayaran pengambilan ijazah Rp 400 ribu di SD tersebut.

"Ia memang benar ada kita minta biaya pengambilan ijazah, sebanyak 20 siswa yang tamat. Untuk ijazah saat ini lagi dalam penulisan", sebut Kepsek M.B Siagian kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (6/12/2019).

Sebelumnya, salah seorang pengajar pada SD Negeri itu ketika dikonfirmasi, juga mengakui adanya kutipan ijazah yang dilakukan pihak sekolah. Ia berdalih biaya pengambilan ijazah hasil kesepakatan pihak sekolah dan orang tua murid.

"Orang tua murid setuju, sebagai ucapan terima kasih mereka dan sebagian biaya itu juga untuk keperluan siswa" kata wanita yang ngaku wakil kepsek tersebut.

Menanggapi itu, Tokoh Masyarakat Kecamatan NA IX-X SB Matondang mengesalkan masih adanya pungli di sekolah milik pemerintah tersebut.

Ia berharap pihak Dinas Pendidikan Labura  untuk turun ke bawah, terkait biaya pengambilan ijazah yang sangat memberatkan bagi orang tua murid.

"Menelisik dari kejadian adanya pungutan liar di sejumlah sekolah di Kabupaten Labura, mengisyaratkan bawah Dinas Pendidikan dinilai lemah dalam pengawasan ke bawah, sehingga banyak pungutan liar kepada peserta didik di sekolah dengan berbagai alasan', ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam Permendikbud no 20/2011 jelas - jelas mengatakan  bawa sekolah setingkat SD dan SMP bebas dari biaya apalagi itu sekolah negeri. Dalam hal ini secepatnya akan kita laporkan kutipan  di SDN 114620 kepihak penegak hukum, tegas tokoh masyarakat itu. (ds/Indra)
Share:
Komentar

Berita Terkini