Pengamat Hukum Bilang Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit 'Aliong' Diduga Melanggar Undang-Undang Perkebunan

/

/ Rabu, 30 Oktober 2019 / 21.13 WIB

dailysatu.com-Praktisi hukum sekaligus Sekretaris Excekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pilar Advokasi Rakyat Sumut Benni Sahala Tambunan,SH, saat diminta tanggapannya Rabu (30/10/19) , terkait pemberitaan tentang perkebunan kelapa sawit dengan luasan sekala tertentu sangat menyangkan masih ada pengusaha perkubunan yang berani mengenyampingkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).

 "Pengusaha perkebunan kelapa sawit diatas sekala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)," ucap praktisi itu saat ditemui di Rantauprapat.

Dijelaskannya, bahwa merujuk Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan.

"Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu Wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan,"jelasnya.

Ditambahkannya lagi, bahwa jika pelaku usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka usaha pelaku tersebut dapat dijerat pidana penjara, sesuai dengan bunyi pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan.

 "Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),"pungkasnya.(ds/zulharahap)
Komentar Anda

Berita Terkini