KPU Gunungsitoli Ajukan 20,8 M Anggaran Pilkada, Gak Boleh Kurang?

/

/ Kamis, 03 Oktober 2019 / 07.53 WIB
Teks foto : Ketua KPU Gunungsitoli, Firman Novrianus Gea.
dailysatu.com - Polemik anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, terus bergulir. Ada dugaan, polemik akibat membengkaknya anggaran yang diajukan KPU Kota Gunungsitoli ke Pemerintah Kota Gunungsitoli dibanding Tahun 2015 silam.

Informasi menyebut, pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Gunungsitoli menghibahkan anggaran sebesar 14,3 Miliar untuk pelaksanaan Pilkada. Dari anggaran tersebut, KPU sukses menyerap anggaran berkisar 13,3 Miliar hingga tahapan Pilkada selesai dilakukan.

BACA | Anggaran Pilkada Harus Bersifat Wajar, Kata Sekda Gunungsitoli

Sedangkan Tahun 2020 mendatang, Pemerintah Kota Gunungsitoli sudah menyediakan hibah anggaran 16 Miliar untuk pelaksanaan Pilkada, namun KPU mengajukan 20,8 Miliar dengan salah satu penyebab kenaikan hornorarium badan adhoc PPK, PPS, dan KPPS.

Kondisi itu menimbulkan ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Gunungsitoli dan pengajuan anggaran oleh KPU. Yang berdampak gagalnya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sesuai batas waktu ditetapkan.
Kepada dailysatu.com, Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Firman Novrianus Gea, mengatakan anggaran 20,8 Miliar yang diajukan pihaknya merupakan angka finalisasi akhir setelah beberapa kali melakukan revisi pengajuan proposal ke Pemerintah Kota Gunungsitoli.

"Memang benar ada kenaikan sekitar 45% dibanding 2015. Salah satu penyebab, naiknya honorarium PPK, PPS, dan KPPS. Tahun 2015 honorarium mereka Rp.1.350.000/org, sementara Tahun 2020 Rp.1.850.000/org. Kenaikan honorarium sesuai standart nasional, atau setara dengan honorarium Pemilu 2019, kata Firman usai mengikuti RDP bersama DPRD Kota Gunungsitoli, Selasa (01/10/2019).

Diungkapkannya, bahwa sesuai PKPU No 15 Tahun 2019 harusnya batas penandatangan NPHD dilakukan, Selasa (01/10/2019). Karena tidak ada kesepakatan, maka DPRD Kota Gunungsitoli memberi ruang kepada KPU untuk berembuk soal anggaran dengan TAPD Pemerintah Kota Gunungsitoli sampai batas waktu tidak ditentukan.

"Semoga anggaran yang KPU ajukan dapat dipenuhi. Karena Bila tidak, tahapan pelaksanaan Pilkada di Kota Gunungsitoli akan terganggu. Pastinya KPU siap menyelenggarakan Pilkada, jika ketersediaan mendukung. Kami berharap, Pemerintah Kota Gunungsitoli meminta bantuan ke Pemprov Sumut", ujar Firman. (ds/Ris)
Komentar Anda

Berita Terkini