Ubay: Harus Ada Aksi Nyata Tanggulangi HIV/AIDS di Medan

/

/ Kamis, 12 September 2019 / 19.34 WIB

dailysatu.com- Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Ibnu Ubaydilla, mengungkapkan angka penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Medan sangat mengkhawatirkan. Sebab, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan sampai Nopember 2017, kasus HIV/AIDS di Medan sampai sebanyak 5.952.

“Harus ada aksi nyata menanggulangi HIV/AIDS oleh semua pihak di Kota Medan ini,” kata Ibnu Ubaydilla ketika mensosialisasikan Perda Kota Medan No. 1 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV& AIDS pada sosialisasi ke XII yang dilaksanakannya di Lorong Ujung Tanjung, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (10/9/2019).

Untuk Sumatera Utara sendiri, sebut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumut menempati posisi nomor 7 terbanyak di Indonesia mengalami kasus HIV/AIDS.

“Berdasarkan data yang terpublikasi, angka prevalensi HIV/AIDS di Sumut mencapai 28,97 per 100.000 penduduk,” sebut Ubay.
Merujuk Perda No. 1 tahun 2012 ini, kata Ubay, semua pihak harus terlibat agar dapat memutus mata rantai penularan HIV/AIDS.

“Kasus HIV/AIDS ini seperti fenomena gunung es. Keberadaan penderitanya cukup sulit diketahui. Makanya, peran serta masyarakat sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulanggannya,” kata Ubay.

Karenanya, sambung Ubay, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan peran serta mayarakat untuk pencegahan dan mengurangi penularan serta dampaknya dan meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA).

"Jangan merasa kita tidak terlibat, lalu kemudian tidak peduli. HIV/AIDS bisa mengenai siapa saja tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi, sosialisasi ini untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS. Penanggulangan HIV/AIDS harus lebih lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi,” ungkapnya.

Diketahui Perda No. 1 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS terdiri dari XII BAB dan 36 Pasal.
Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Sementara BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dan AIDS.

Sedangkan BAB VIII tentang pembiayaan dalam pasal 32 disebutkan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD.

BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda ini. Ayat (2) disebut terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

Begitu juga dalam BAB XI tentang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat (1) dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini