LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut : " Pidanakan Tongseng"

/

/ Kamis, 26 September 2019 / 17.09 WIB
dailysatu.com - Terkait masalah ratusan hektar perkebunan kelapa sawit yang tak memiliki IUP di Dusun Kampung Berangir Desa Sungai Raja, Kecamatan NA IX - x Kabupaten Labura, Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris Excekutif Lembaga Bantuvan Hukum (LBH) Pilar Advokasi Rakyat Sumut, Benni Sahala Tambunan SH angkat bicara.

Saat ditemui Kamis, (26/09) siang, Benni menyayangkan pihak pemerintah dan instansi yang terkait, terkesan membiarkan ratusan hektar perkebunan kelapa sawit yang tak mengantongi ijin selama bertahun-tahun. Harusnya semua perkebunan kelapa sawit yang beroprasi harus mengantongi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).

"Pengusaha perkebunan kelapa sawit diatas sekala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). Pidanakan Tongseng, selaku pemilik perkebunan kelapa sawit. Atau memang sudah ada permainan tingkat dewa, " ucap praktisi hukum itu saat ditemui.

Dijelaskannya lagi, bahwa merujuk Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  menyebutkan. "Perusahaadan perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu Wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan,"  jelas Benni.

Lanjutnya Tambunan lagi, bahwa jika pelaku usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit tidak memiliki IUP, maka usaha pelaku tersebut dapat dijerat pidana penjara, sesuai dengan bunyi pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan.

"Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00," kata Benni menutup kata. (ds/Zulharahap)
Komentar Anda

Berita Terkini