PPKD Parbotihan Onan Ganjang Dinilai Cacat Hukum

/

/ Jumat, 09 Agustus 2019 / 14.46 WIB

dailysatu.com - DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Komisi A melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dinas DPMDP2A (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak), Camat Onan Ganjang, PPKD(Panitia Pemilihan Kepala Desa) dan Kepala Desa Parbotihan di ruang rapat komisi A, Jumat (9/8/2019).


Adapun alasan RDP ini di laksanakan, untuk menindak lanjuti surat keberatan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang yang merasa dirinya dirugikan karena tidak bisa sebagai calon peserta sesuai dengan pengumuman dari panitia pemilihan kepala desa.


Dalam rapat yang berlangsung alot ini, DPRD Humbang Hasundutan mempertanyakan kepada pihak Dinas DPMDP2A dan Camat Onan Ganjang, apakah PPKD di Desa Parbotihan Sah menurut peraturan atau tidak sah, mengingat pemilihan PPKD di Desa Parbotihan tidak di ketahui oleh kepala desa dan pihak kecamatan sebagai fasilitator.


Ketua Komisi A DPRD Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi,  di dampingi anggota DPRD lainnya ketika mempertanyakan pihak Camat Onan Ganjang dan Dinas DPMDP2A, apakah pemilihan PPKD di Desa Parbotihan kecamatan Onan ganjang sudah sah sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat pemilihan panitia tersebut tidak di hadiri kepala desa dan Camat.


Menurut Bresman, untuk menindak lanjuti surat keberatan dari salah satu calon Kepala Desa, pihaknya harus mempertanyakan dulu keabsahan dari panitia, apakah penetapan panitia tersebut sudah sesuai dengan aturan, karena apabila penetapan panitia itu tidak sesuai dengan aturan atau sudah bermasalah, maka keputusan yang diumumkan oleh panitia pada setiap calon kepala desa tentu juga sudah bermasalah.


"Kita tanya dulu, apakah panitia tersebut sudah sah atau tidak, percuma kita bahas selanjutnya, sementara panitia tidak bisa dipastikan sah atau tidak oleh Dinas DPMDP2A dan Camat sebagai dinas yang membidanginya," katanya.



Menanggapi pertanyaan dari DPRD Humbang hasundutan, jawaban Camat Onan Ganjang, Ferry J Sitorus, terkesan mengambang dan tidak bisa menjawab dengan jelas pertanyaan yang di ajukan oleh DPRD.


Namun, dirinya mengakui, pemilihan panitia di Desa Parbotihan tidak dihadirinya. Dirinya hanya memerintahkan Kepala Desa agar berkordinasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar membentuk PPKD mengingat waktu sudah sempit.


Sama halnya yang disampaikan Plt Dinas DPMDP2A, Elson Sihotang, dirinya juga tidak bisa menjawab, apakah panitia pemilihan kepala desa (PPKD) di desa Parbotihan sah menurut aturan atau tidak, apalagi dirinya sebagai Plt di Dinas BPMDP2A masih baru, sementara tahapan Pemilihan PPKD sudah berjalan, sehingga menurutnya, hal ini harus di bahas kembali.


Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Parbotihan, Perias Marbun, mengakui dirinya tidak pernah di undang oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan PPKD, sehingga menurutnya panitia pemilihan kepala desa tidak sah menurut aturan.


Mendengar jawaban dari dinas DPMDP2A, Camat, Kepala Desa dan PPKD terpilih yang di anggap terkesan bertele-tele dan tidak bisa  menjawab secara jelas atas  pertanyaan dari DPRD. akhirnya, DPRD Humbahas memutuskan rapat di skors dan meminta Dinas DPMDP2A bersama Camat, Kepala Desa, PPKD untuk melakukan rapat di kecamatan.(ds/carlos)





Komentar Anda

Berita Terkini