Bah!!! BPK Temukan Ratusan Juta Rupiah dugaan anggaran fiktif di Setda Humbahas

/

/ Jumat, 02 Agustus 2019 / 09.16 WIB

dailysatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan ratusan juta rupiah laporan pertanggungjawaban tidak riil pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).


Salah satu temuan hasil pemeriksaan BPK pada Setda Humbahas adalah, laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum tamu pada tahun 2018 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp 152.620.000 (Seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada Bagian Umum Setda Humbahas.


Bendahara pengeluaran Setda Humbahas, Robin Manik, ketika ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (01/08/2019), membenarkan adanya temuan BPK atas penggunaan anggaran pada pertanggungjawaban belanja makan dan minum tamu tahun 2018.


"Benar itu lae. Posisi kita hanya sebagai bendahara pengeluaran, kita hanya membayarkan SPJ kegiatan yang telah disampaikan pada kita," ucap Robin.


Robin juga mengatakan, pihaknya telah melakukan pengembalian atas temuan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban pada sekretariat daerah tersebut.


"Atas temuan BPK pada penggunaan anggaran untuk belanja makan dan minum tamu, perjalanan dinas yang tumpang tindih, biaya penginapan, semua sudah kita setorkan dan bukti setorannya sudah kita sampaikan," ungkap Robin.


Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Humbahas, Moratua Gaja, mengatakan pada awak media di kantornya baru-baru ini, bahwa dirinya merasa miris atas kinerja perangkat daerah pada sekretariat daerah tersebut.


"Kita sangat menyayangkan kinerja perangkat daerah tersebut. Pejabatnya sudah layak di evaluasi," katanya.


Dengan adanya temuan BPK pada sekretariat daerah itu, Moratua menilai, bahwa pejabat perangkat daerah tersebut sudah ada unsur niat sebelumnya untuk melakukan korupsi pada uang negara, meskipun temuan tersebut sudah dikembalikan.


"Walaupun perangkat daerah tersebut sudah mengembalikan temuan BPK ke kas daerah, berarti sudah ada yang di langgar dalam undang-undang, karena sudah ada niat sebelumnya untuk melakukan korupsi. Contohnya, modusnya membuat pesanan makan dan minum kepada penyedia jasa, dipesan 2500 kotak dikwitansi nyatanya hanya 100 kotak, ini bukti bahwa sudah ada niat mau korupsi. Misalkan tidak ada pemeriksaan dari BPK, berarti uang negara yang di kembalikan tadi sudah pasti dong sama mereka," ujar Moratua.


Rommel Silaban, Kepala Bagian Umum Setda Humbahas, saat dimintai tanggapannya terkait temuan BPK tehadap laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum tamu tahun anggaran 2018, melalaui Whatsap (WA) pribadinya, Kamis (01/08/2019), dirinya terkesan kurang bersedia memberikan jawaban.


"Kalau sudah konfirmasi dengan staf saya berarti sudah mewakili itu pak," balasnya.
(ds/carlos)
Komentar Anda

Berita Terkini