Warga Desa Perjuangan, Tolak Penataan Tapal Batas Areal Reboisasi

/

/ Selasa, 30 Juli 2019 / 08.52 WIB
dailysatu.com - Masyarakat Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi menolak rencana pelaksanaan penataan batas areal/pemancangan patok tapal batas areal reboisasi IUPHHK-HA yang akan dilakukan PT. Gruti di area Tele II.

Atas penolakan yang dilakukan sekitar 350 masyarakat tersebut, Camat Sumbul Tingki Simamora mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi. Pertemuan dilaksanakan di halaman Gereja GPMI Lae Pinagar.

Pertemuan yang berlangsung alot dihadiri dan disaksikan, perwakilan dari Polres Dairi Kabag Ops Kompol  W.H Pranggono, Kasat Sabhara Polres Dairi AKP L. Limbong, Kapolsek Sumbul AKP AR. Siregar, Kanit Intel Ipda H. Hutasoit, Danramil Sumbul Kapten Arm  L. Situmorang, Pihak PT Gruti Muzakir, Pihak Dinas Kehutanan KPH Wil. XV Kabanjahe , Kades Perjuangan H. Simbolon, serta Tokoh/Warga Masyarakat Desa Perjuangan.

Menurut Kabag Ops Polres Dairi, Kompol WH. Pranggono, hasil dari negosiasi yang dilakukan, masyarakat Desa Perjuangan dengan tegas menolak adanya kegiatan pemasangan patok tapal batas oleh PT Gruti di Desa Perjuangan.

“Dengan penolakan itu, kita menyarankan agar masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawara dengan perangkat desa dan camat, serta pihak PT Gruti, agar tidak ada yang dirugikan di belakang hari nanti,”ucap Pranggo.

Mewakili  pihak PT. Gruti, Muzakir menyampaikan, pihak perusahaannya bergerak dalam bidang HPH ( Hak Pengusahaan Hutan ) untuk sistim kerjannya kawasan hutan bisa di olah dari hasil hutan itu sendiri, tetapi tidak menghilangkan tanaman hutan.

Untuk lahan hutan dimaksut, sejak tahun 1988 sudah ada SK pengolahan oleh pihak PT Gruti, akan tetapi selama ini lahan tersebut tidak di pergunakan ( lahan tidur ).

“Jadi kami ingin mengelola hutan itu kembali agar tidak menjadi lahan tidur seperti yang terjadi selama ini,”sebut Muzakir.

Ditambahkan Muzakir,  PT. Gruti  ingin mengambil kembali lahan hutan sesuai dengan tapal batas tanah sesuai dengan SK yang mereka miliki dari pemerintah sejak tahun 1988.

Perlu diketahui, bahwa sebagian lahan milik PT. Gruti sudah di olah masyarakat menjadi kebun, rumah pemukiman/perkampungan masyarakat. (ds/Hartono)
Komentar Anda

Berita Terkini