Setiap Rumah Tangga Wajib Retribusi Sampah

/

/ Selasa, 30 Juli 2019 / 12.24 WIB

dailysatu.com- Seluruh warga kota Medan dihimbau untuk terdaftar sebagai Wajib Retribusi Sampah (WRS). Retribusi sangat penting guna menunjang biaya operasional mengangkut sampah dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPSP) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga saat menggelar sosialisasi XII Tahun 2019 Perda Kota Medan No 10/2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di Jl Sisingamangaraja Kec Medan Kota, Minggu (28/7/2019). Sosialisasi Perda dihadiri ratusan warga dan tokoh pemuda.

Dikatakan Ihwan, dalam Perda telah diatur  setiap orang atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

"Ketentuan itu tertuang di BAB IV Pasal 6 ayat 4. Jadi untuk kewajiban kita membayar retribusi sampah sudah ada Perdanya, tentu wajib kita laksanakan," ajaknya.

Begitu juga dengan Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan. Seperti yang tertuang dalam Perda BAB III Pasal 5 disebutkan Pemerintah daerah wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebagai pelayanan umum. Begitu juga dengan penyediaan TPA untuk pemusnahan sampah yang berwawasan lingkungan. Berikutnya membersihkan sampah dijalan, mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPS, mengangkut sampah dari TPS ke TPA, melakukan penyedotan dan pengangkutan tinja dari septic tank.

Ditambahkan Ihwan, adapun maksud dan tujuan Perda No 10 Tahun 2012 itu adalah agar Pemko.memberikan pelayanan kebersihan agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah.

Pelayanan kebersihan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengelola sampah sebagai sumber daya. Pelayanan tersebut meliputi pewadahan pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS, pengangkutan sampah dari sumbernya TPS ke TPA dan penyediaan TPA.

Dalam Perda juga diatur soal ketentuan Pidana yang tertuang BAB XVII Pasal 22 yakni bagi waiib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran dan merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda 3 x jumlah retribusi.

Selanjutnya barang siapa yang melakukan pelanggaran Perda dapat diancam 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta

Disampaikan Ihwan, Perda tersebut sangat mendukung pelayanan peningkatan kebersihan di kota Medan. Untuk itu diminta kepada masyarakat supaya mentaati aturan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, Perda No 10 Tahun 2012 terdiri dari XVIII BAB dan 26 Pasal. Perda tersebut ditetapkan di Medan pada 28 Desember 2012 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini