Puluhan Juta Di Inspektorat Humbahas Jadi Temuan BPK

/

/ Senin, 29 Juli 2019 / 22.17 WIB
Teks foto : Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
dailysatu.com - Puluhan juta kelebihan pembayaran pertanggungjawaban penginapan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumut.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumut, atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan ditemukan bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak riil sebesar Rp 14.622.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Humbang Hasundutan melalui Sekretarisnya, Pangarantoan Lumbantoruan, ketika ditemui awak media di ruang kerjanya baru -baru ini, Kamis (25/7/2019) membenarkan adanya temuan BPK atas penggunaan anggaran tahun 2018 pada perjalanan dinas.

"Benar, itu saya akui, memang ada temuan BPK pada penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas tahun anggaran 2018 ini," ungkapnya.

Namun, mantan Kabag Umum ini mengatakan, temuan BPK atas laporan keuangan pada dinas inspektorat sekitar empat belas juta sudah dikembalikan ke kas daerah.

"itu sudah di kembalikan pada kas daerah seminggu setelah laporan itu kami terima, langsung di perintahkan untuk di setorkan," ucapnya.

Ketika disinggung terkait tugas  inspektorat sebagai pengawasan urusan pemerintahan tetapi menjadi temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  pada penggunaan anggaran tahun 2018, Pangarantoan pun enggan untuk menjawabnya pada awak media ini.

"Kalau untuk menjawab itu, saya kurang begitu tau kenapa bisa itu terjadi, kebetulan saya baru dilantik di kantor ini," jawabnya.

Menanggapi ini, ketua Komisi B DPRD Humbang Hasundutan, Moratua Gaja di ruang kerjanya mengatakan, temuan BPK pada dinas inspektorat menunjukkan kinerja dari dinas tersebut sudah layak untuk di evaluasi, bukan karena hanya temuan BPK kali ini, masalah pemeriksaan dana desa pun masih di pertanyakan, mengingat inspektorat punya  tugas melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan .

Moratua juga menilai, dengan adanya temuan oleh BPK pada dinas inspektorat, berarti dinas tersebut sudah ada unsur niat sebelumnya untuk melakukan korupsi pada uang negara, meskipun temuan itu sudah dikembalikan, namun sudah ada undang-undang yang dilanggar atas temuan ini.

"Kalaupun dinas inspektorat sudah benar mengembalikan temuan tersebut ke kas daerah, berarti sudah ada kesalahan yang di langgar dalam undang-undang, karena sudah ada niat sebelumnya untuk melakukan korupsi, coba kalau misalnya tidak ada pemeriksaan dari BPK, berarti uang yang di kembalikan tadi sudah pasti dong sama mereka," ujar Moratua.(ds/Carlos)
Komentar Anda

Berita Terkini