Puluhan Karyawan PT Agro Jaya Perdana Terancam PHK, SBNI Minta Bayar Sesuai UU

/

/ Rabu, 12 Juni 2019 / 19.26 WIB

dailysatu.com-Dewan Pengurus Daerah ( Depeda) Serikat Buruh Nasional Indonesia ( SBNI ) Kota Medan melakukan aksi unjukrasa di PT Agro Jaya Perdana yang berada di Jalan KL Yos Sudarso KM 15, 5 Medan, Rabu (12/6/2019).

Aksi yang digelar secara damai itu tidak lain hanyalah ingin menuntut pihak perusahaan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap para karyawannya.

Ketua Depeda SBNI  Kota Medan, Adijon JB Sitanggang dalam orasinya menegaskan  hubungan kerja di perusahaan adalah hubungan yang sangat erat antara pekerja dari pengusaha. Oleh sebab itu sama lain saling membutuhkan dalam hasil produksi, selanjutnya dengan adanya PHK tersebut dipastikan akan ada situasi yang mana kedua belah pihak tidak menginginkannya.

 " Ada 90 orang  anggota SBNI yang di PHK oleh PT Agro Jaya Perdana  pada  29 Mei 2019 kemarin dengan alasan efisiensi, dan perusahaan mau membayar pesangon. Akan tetapi belum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjan," katanya yang disambut teriakan massa lainnya.

Didampingi Sekretarisnya, Habibul Hasan SH, Ketua SBNI Kota Medan ini juga menyadari hadirya sistem digitalisai dan modrenisasi membawa dampak terhadap persaingan usaha secara otomatis dampak tersebut berimbas kepada efisiensi perusahaan ataupun Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja buruh. Sehingga menjadi kewajiban bagi pengusaha dan pekerja menerima keadaan tersebut dengan mempedomani Undang -Undang No 13 tahun 2003 Pasal 164 tentang ketenagakerjaan dan jangan sampai keadaan tersebut membuat pekerja buruh dirugikan .

Maka dari itu masih ditegaskannya,   tidak dibayarnya uang pesangon yang sesuai undang -undang ketenagakerjaan membuat karyawan terpaksa melakukan aksi unjukrasa di perusahaan tempat mereka bekerja.

" Kami meminta kepada PT Agro Jaya Perdana dapat mencari solusi untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi. Meminta kepada kepada PT. Agro Jaya Perdana menghitung masa kerja pekerja yang di PHK terhitung pada mulai waktu bekerja jangan dihitung pada waktu diangkat menjadi karyawan," pintanya sambil menambahkan jika hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak bisa dihindari maka, kami meminta PT Agro jaya Perdana dapat membayar uang pesangon pekerja yang di PHK sebagai diatur pada Pasal 15 undang undang Nomor l3 tahun 2003, serta meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan merekomendasikan kepada akuntan publik untuk dapat memeriksa atau mengaudit keuangan PT Agro Jaya Perdana sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-Undang no 13 tahun 2003.(ds/woe)
Komentar Anda

Berita Terkini