Sempat Dihadang Polisi, Inilah Petisi Dari Ribuan Massa Ormas Umat Islam di Bawaslu Sumut

/

/ Jumat, 10 Mei 2019 / 20.10 WIB

dailysatu.com-Dua gelombang aksi massa yang berbeda tujuannya menggelar aksi unjukrasa ke Kantor Bawaslu Sumut  yang berada di Jalan H Adam Malik Medan, Jumat (10/5/2019).


Dua gelombang aksi yang masing- masing berjumlah ribuan massa tersebut terdiri dari massa aksi yang tergabung di dalam Aliansi Ormas Umat Islam yang menuntut agar Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon presiden ( Paslon) nomor urut 01. Sedangkan massa yang mengatasnamakan dirinya dari  Solidaritas Masyarakat Anti Makar menuntut akan tetap selalu mendukung KPU/ Bawaslu dan Jokowi - Ma'aruf Amin.


Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan massa pengunjukrasa Anti Makar dengan memakai ikat kepala merah putih sudah terlebih dahulu berada di kantor Bawaslu Sumut yang berada di Jalan H Adam Malik Medan. Sedangkan massa aliansi Gabungan Ormas Umat Islam belum hadir.


“Ayo, kita kawal Bawaslu, jangan ada yang mengggangu,” kata pengunjukrasa dari Masyarakat Anti Makar. Dalam orasinya massa mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam menggelar Pemilu serentak 2019.


Mereka mengecam tindakan yang dianggap mengganggu jalannya Pemilu. “Ayo, bersatu kawal Bawaslu,” ujar salahsatu pengunjukrasa. Sementara itu sekira pukul 14.30 WIB, massa dari Ormas Umat Islam yang sebelumnya berkumpul dan bergerak dari berbagai Masjid seperti Masjid Raya Medan dan Masjid Raudhatul di Jalan Putri Hijau Medan ini baru tiba di Jalan H Adam Malik Medan.


Namun sayangnya, pergerakan massa ini dihadang oleh pihak kepolisian dengan secara ketat, bahkan mobil water Canon pun tak luput diparkirkan di jalan yang lokasinya berjarak  sekitar 500 meter dari Kantor Bawaslu Sumut.


Kedatangan massa yang mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Capres 01 ini langsung mendapat halangan oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mencegah gesekan dengan massa Anti Makar yang lebih dahulu berada di depan Kantor Bawaslu Sumut.


Akhirnya massa gabungan Ormas Umat Islam inipun tidak dapat mendatangi Bawaslu Sumut untuk menyampaikan aspirasinya.


“Kami berunjukrasa untuk menyampaikan unek-unek, bukan makar. Kami juga tidak mau membuat rusuh,” kata pengunjukrasa dari Ormas Umat Islam sambil meneriakan izinkan kami sebagai warga negara untuk berorasi secara damai. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengimbau kepada semua pengunjukrasa yang menggelar aksi di Jalan H Adam Malik agar menahan diri dan menjaga ketertiban bersama.


“Kami (kepolisian- red) disini melakukan pengamanan agar kota Medan tetap aman, Medan rumah kita bersama,” kata Kapolrestabes Medan dihadapan massa pengunjukrasa Ormas Islam.


Kedatangan Kapolrestabes ini menjumpai massa lantaran adanya tudingan bahwasanya pihak kepolisian membiarkan kelompok massa Anti Makar membawa kayu.


“Kita tidak membiarkan siapapun melakukan pelanggaran hukum, kepentingan kami disini keamanan. Oleh karenanya kami mengimbau masyarakat agar menahan diri, mari kita jaga ketertiban bersama” tandasnya.


Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, sebagian massa aksi Solidaritas Masyarakat Anti Makar bubar meninggalkan lokasi unjukrasa, sehingga ruas jalan yang menghubungkan Jalan H Adam Malik menjual Jalan KL Yos Sudarso dan Jalan Bambu Medan sudah dapat dilewati.


Namun untuk ruas Jalan H Adam Malik menuju Jalan Gatot Subroto Medan masih belum dapat dilalui, dikarenakan massa dari gabungan Ormas Umat Islam masih berada di Jalan H Adam Malik Medan. Bahkan ada sebagian massanya menunaikan ibadah shalat Ashar di badan jalan tersebut. Dikarenakan massa Anti Makar bubar barulah ribuan massa Ormas Umat Islam baru diizinkan untuk bergerak menuju kantor Bawaslu Sumut.


“Ketika KPU tidak jujur, maka rakyat akan turun ke seluruh Indonesia,” ujar Rabu Alam saat orasi di depan Kantor Bawaslu Sumut. Sebelum bubar, massa aliansi Ormas Umat Islam membacakan petisi dihadapan Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan.


Adapun isi Petisinya Selamatkan Indonesia yang dibacakan oleh Ustadz Heriansyah yakni pertama bahwa Pemilu 2019 telah terbukti dan nyata dilakukan dengan segala penyimpangan, kecurangan dan kejahatan yang secara tersturuktur, sistematis, masif dan brutal.


“Kedua bahwa seluruh perbuatan penyimpangan, kecurangan Pemilu 2019 nyata - nyata telah melibatkan dan diduga diprakarsai Paslon 01 yang juga berkapasitas sebagai petahana,” ujarnya. Dengan memperalat seluruh lembaga -lembaga penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU dan Bawaslu) dan juga instansi pemerintah seperti

Polri, ASN, BUMN dan Institusi pemerintah lainnya yang semuanya diarahkan guna pemenangan Paslon 01,” sambungnya.


Ketiga, bahwa berdasarkan keterlibatan Paslon 01 sebagai pelaku utama penyimpangan, kecurangan dan kejahatan Pemilu 2019, maka secara hukum memenuhi syarat untuk didiskualifikasi sebagai calon presiden.


Keempat, bahwa dengan terbuktinya Paslon 01 yang saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran undang-undang, pengkhianatan kepada

Negara dalam wujud penghianatan terhadap kedaulatan rakyat.


“Maka telah memenuhi syarat agar Presiden Joko Widodo di berhentikan atau dimakzulkan dari jabatannya dan mengangkat Wakil Presiden sebagai pejabat Presiden sampai berakhir masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2019,” katanya.


Kelima, bahwa penyelenggara Pemilu telah melakukan kecurangan dan kejahatan maka seluruh adhoc KPU Pusat untuk melakukan perhitungan suara ulang secara Jurdil hasil Pemilu 2019.


Keenam, bahwa hasil perhitungan Pilpres dan Pileg 2019 yang telah ditetapkan oleh komisioner KPU Pusat dijadikan sebagai dasar penetapan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 dan juga penetapan hasil pemilihan legislatif.


Dan terakhir, membentuk tim Independen pencari fakta kematian 500-an lebih penyelenggara Pemilu di Indonesia yang merupakan angka yang sangat besar dan menjadi kejadian luar biasa.


“Kematian penyelenggara Pemilu sebanyak itu patut diduga karena sebab yang tidak wajar dan ini harus diselidiki oleh tim Independen sebagai suatu indikasi kejahatan kemanusiaan dalam pemilu,” tandasnya.


Sementara Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan mengatakan akan mempelajari petisi yang disampaikan kepada Bawaslu. “Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti,” katanya. Usai menyampaikan petisi, massa aksi ormas Islam membubarkan diri dengan tertib. Kendati begitu massa menegaskan akan menunggu hasil tindak lanjut dari Bawaslu.(ds/woe)
Komentar Anda

Berita Terkini