Ratusan Massa AKUR Gelar Aksi Kedaulatan Rakyat di Bawaslu Sumut

/

/ Jumat, 17 Mei 2019 / 19.07 WIB

dailysatu.com-Dijaga ketat Ratusan Personil kepolisian, ratusan massa yang tergabung di dalam Aliansi Keadilan Untuk Rakyat (AKUR) menggelar aksi unjukrasa damai bertajuk Aksi Kedaulatan Rakyat di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut di Jalan H Adam Malik Medan, Jumat (17/5/2019).

Dalam orasinya, massa menyampaikan aspirasinya terkait dugaan kecurangan selama Pilpres 2019 sekaligus meminta KPU agar mematuhi teguran dari Bawaslu terkait sistem perhitungan (Situng) yang bermasalah.


"Berbicara mengenai kecurangan Pemilu, sebuah kewajiban bagi umat muslim dan seluruh umat manusia untuk memperkarakannya," ujar Ustadz Taufiq dalam orasinya dengan menggunakan pengeras suara.

"Kita hadir disini untuk memperjuangkan keadilan, kita sudah haus akan kebenaran," sambung orator aksi lainnya.

Orator lainnya Faisal Nasution menegaskan bahwa Bawaslu RI telah menyatakan bahwa KPU telah melanggar tata cara dan prosedur Situng Pemilu namun sayangnya keputusan tersebut tanpa sanksi.

"Seharusnya KPU memperbaiki Situng, sehingga tidak merugikan pasangan Capres Prabowo -Sandi," tegas Faisal Nasution. Sementara itu Brigjen (Purn) Heri dalam orasinya mengaku massa umat Islam datang ke Bawaslu Sumut untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kejujuran dan kebenaran adalah mutlak. Bahkan Bawaslu RI sudah mengingatkan KPU RI bahwa Situng Pemilu tidak benar dan harus segera diperbaiki.

"Kami menilai kegiatan KPU penuh dengan ketidakjujuran sehingga Bawaslu punya hak untuk mengawasi kinerja KPU," tegas Heri. Sembari menggelar orasi, perwakilan massa Aliansi Keadilan Untuk Rakyat dipersilahkan untuk masuk ke kantor Bawaslu Sumut guna menyampaikan aspirasinya.
Perwakilan AKUR diterima oleh jajaran pimpinan Bawaslu Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut AKUR diwakili berbagai komponen Ormas Islam antara lain Ustadz Abu Fajar (Front Pembela Islam), Ustadz Indra Suheri (Forum Umat Islam), Ustadz Razali Taat (KAUMI), Ustadz Zulkifli, Ustadz Mukhlis (GNPF Ulama Sumatera Utara), Ustadz Aidan Nazwir Panggabean (GNPF Sumatera Utara), Affan Lubis (PA 212), Wahyu (Romo Center), Widya (GNCP), Kamal Khan (GNPF Sumatera Utara) dan Ahsanul Fuad Saragih (KAHMI Medan).

Juru bicara AKUR, Ahsanul Fuad Saragih meminta Bawaslu Sumut untuk bekerja secara profesional, berani, jujur, dan adil berdasarkan Undang-Undang. Pro aktif dalam menemukan dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres dan Pileg terutama praktek money politic dan netralitas aparat sipil negara dan kepolisian.

"Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pemilu dalam waktu yang secepat-cepatnya sekaligus meminta kepada Bawaslu Sumut untuk pro aktif dalam menemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara terstruktur, sistemik, masif dan atas temuan tersebut diminta untuk memberikan rekomendasi ke Bawaslu Pusat agar pasangan calon presiden nomor 1 untuk didiskualifikasi sebagai capres-wapres 2019-2024," tegas Ahsanul.

Dalam kesempatan itu, Ahsanul mendukung sepenuhnya Bawaslu Sumut dalam menjalankan tugas- tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan yang menerima perwakilan AKUR mengharapkan agar dugaan temuan kecurangan yang dilaporkan harus disertai dengan bukti-bukti lengkap dan saksi-saksi agar bisa ditindaklanjuti.(ds/woe)
Komentar Anda

Berita Terkini