Sabar Sitepu : Banyak Program PKH Tidak Tepat Sasaran

/

/ Senin, 15 April 2019 / 09.57 WIB

dailysatu.com- Anggota DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom minta Pemko Medan mengumumkan terlebih dahulu kepada penduduk, sebelum melakukan pendataan, sehingga tidak ada warga yang tidak terdata. Sebab ini sangat erat kaitannya dengan hak warga untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Program KPH yang diperuntukan bagi warga miskin, ternyata tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan yang terserap dari sosialisasi Perda, ternyata banyak warga yang sacara persyaratan memenuhi kreteria untuk mendapatkan PKH, ternyata mereka tidak terdata," ujar Ketua Komisi I DPRD Medan Sabar Samsurya Sitepu saat menggelar acara sosialisasi IX Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Rawa Cangkuk III Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Sabtu (13/4).

Dalam kesempatan itu, Sabar minta agar warga benar-benar memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah untuk pendidikan anak dan peningkatan kesejahteraan hidup. Sehingga tidak tertumpu dengan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga terlepas dari katagori warga miskin.

Menurut Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Sabar Syamsurya Sitepu, anggaran yang disediakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Medan rata-rata mencapai Rp 300 milyar per tahun.

Untuk itu, politisi dari Fraksi Golkar meminta kepada Pemko Medan untuk memaksimalkan penerapan Perda Nomor 5 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat, ada banyak hak untuk warga miskin yang terdapat di dalam Perda itu yang belum diketahui masyarakat.

Secara tegas Sabar Samsurya Sitepu mengungkapkan ketidakseriusan aparatur pemerintah dalam sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan. Buktinya, saat secara resmi anggota dewan meminta Dinas Keshatan dan BPJS untuk hadir dalam sasialisasi Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dinas Kesehatan Kota Medan hanya mengirim petugas Puskesmas yang tidak paham tentang Perda. Bahkan dari PBPJS tidak hadir sama sekali.

"Ini sangat mengecewakan dan saya telah laporkan ini Ke Sekda Kota Medan. Mereka kita undang untuk menjelaskan langsung hak warga tentang kesehatan dan pengurusan BPJS, sehingga tepat sasaran," tegasnya.

Angka kemiskinan di Kota Medan tidak berkurang drastis. Makanya, penerapan Perda Penanggulangan Bencana harus dimaksimalkan.

Dia menambahkan Berdasarkan Bab 3 Pasal 5 Perda Penanggulangan Kemiskinan itu dijelaskan tentang identifikasi atau klasifikasi penduduk miskin. Bila memang jumlah penduduk miskin Kota Medan sudah berkurang, harusnya Pemko Medan melakukan identifikasi ulang.

Dalam sosialisasi Perda, beberapa perwakilan dari Pemko Medan memaparkan beberapa program Pemko Medan terkait penanggulangan kemiskinan.

Kordinator kota Program Keluarga Harapan (PKH) Dedi Irwanto Pardede, mengatakan, untuk Tahun 2018 warga Medan yang mendapat PKH sudah mencapai 51.000 peserta. Saat ini saja warga Medan tercatat 126.206 KK sebagai warga miskin.

Dikatakan Pardede, sesuai UU No 13 Tahun 2011, bahwa setiap 6 tahun sekali dilakukan pendataan ulang penerima bantuan miskin.

Diketahui, di dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan itu diatur tentang hak atas kebutuhan pangan, hak pelayanan kesehatan, hak pendidikan, hak modal usaha, hak atas perumahan, hak air bersih dan sanitasi, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan hak keamanan.

Sebagaimana diketahui, dalam Perda No 5 tahun 2015, intinya warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Dengan adanya Perda, diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini