Ratna Sitepu Sosialisasikan Perda Lembaga Kemasyarakatan

/

/ Senin, 08 April 2019 / 13.12 WIB

dailysatu.com-Sebagai penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Daerah harus menggandeng dan bermitra dengan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang baik. Keterlibatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.

"Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah, Pemda tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterlibatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan," ungkap Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan, Ratna Sitepu saat menggelar Sosialisasi Perda ke-VIII, Perda No.2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan, di Jalan Beringin 7, Helvetia, Medan Helvetia, Minggu (7/4).

Berdasarkan perda tersebut, kata Ratna, ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk masyarakat pada tingkat kelurahan, diantaranya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna.

"Tugas lembaga kemasyarakatan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan LPM difasilitasi oleh pemerintah setempat," tambah Ratna.

Kepengurusan baik tingkat LPM, TP PKK maupun Karang Taruna, dipilih secara musyawarah. Pengurus dapat diberhentikan melalui musyawarah dengan pertimbangan beberapa faktor.

Untuk Karang Taruna, Ratna mengaku, lembaga tersebut bergerak melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam bidang kesejahteraan sosial. Baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi di lingkungannya.

"Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah daerah setingkatnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pemda wajib melakukan pembinaan dan pengawasan," tukasnya. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini