Proklamasi : Pemko Medan Siapkan Bedah Rumah untuk Warga Miskin

/

/ Senin, 15 April 2019 / 16.55 WIB

dailysatu.com-Bagi warga miskin, Pemko Medan sudah siapkan program bedah rumah untuk membedah rumah warga yang tidak layak huni. Karena pemerintah sebenarnya sudah memikirkan bagaimana masyarakat miskin ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

"Namun aparatur yang melakukan penilaian atas miskin tidaknya warga, harusnya tidak menilai berdasarkan kekerabatan, sehingga warga miskin sesungguhnya justru tidak mendapatkan bantuan yang merupakan haknya,"ujar Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho saat menggelar sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gang Kasih Kelurahan Maimun Kecamatan Medan Maimun, Minggu (14/4) yang dihadiri ratusan warga.

Pemko juga diharapkan tetap fokus memperjuangkan peningkatan taraf hidup warga miskin sehingga bisa menjadikan Kota Medan sejahtera sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

"Karena faktanya sampai saat ini masih banyak warga Medan yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Disebutkan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, Pemko Medan tahun ini memiliki program 800 unit rumah yang ditargetkan dibedah. Untuk bulan ini masih ada 200 unit rumah yang tersisa dan 600 unit rumah tinggal pelaksanaan.

Terkait warga yang menerima bantuan sudah ada aturan penerimanya. Dalam aturan itu dijelaskan kriteria warga miskin, di antaranya luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi, lantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding dari bambu atau tembok tanpa plester, tidak memiliki jamban, tidak memakai listrik, air minum berasal dari sumur, sungai atau air hujan, masak dengan kayu bakar, konsumsi daging 1 kali seminggu, tidak sanggup bayar biaya pengobatan, sumber pendapatan 600 ribu perbulan dan lainnya. Proklamasi menyatakan siap membantu warga yang miskin untuk mengurus penerimaan bantuan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah warga mempertanyakan tentang syarat penerimaan bantuan dari pemerintah. Selain itu warga mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan program bedah rumah. Begitu juga dengan pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap warga yang kurang mampu, dirasakan masyarakat tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan.

Menjawab itu, Proklamasi menyebutkan, terkadang kendala di lapangan masih banyak aparatur yang tidak menilai objektif untuk mendata warga layak atau tidak. Seharusnya pendataan itu dilaksanakan dengan benar agar hasilnya juga benar. Artinya bantuan pemerintah itu benar-benar sampai kepada warga yang miskin, bukan berdasarkan koneksifitas atau faktor lainnya.

Setiap tahun dialokasikan dana Rp. 24,2 miliar untuk warga miskin. Namun di lapangan susah menyalurkannya kalau data warga miskin tidak jelas. Diusulkannya, dalam setiap pelaksanaan Musrenbang, hendaknya warga mengusukan dibuatkan pendataan terhadap warga miskin setiap tahunnya. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini