Kesehatan Ibu & Anak Tanggung Jawab Dinas Kesehatan

/

/ Minggu, 14 April 2019 / 16.44 WIB

dailysatu.com-Mewujudkan kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita, merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes), khususnya Dinkes Kota Medan Tanggungjawab ini masuk ke dalam Perda Kota Medan Nomor 6/2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA).

Sayangnya, sampai hari ini masyarakat khususnya kaum ibu-ibu masih belum mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait perda ini. Maka dari itu, Dinkes Kota Medan diminta memperbanyak suplai makanan tambahan dan asupan gizi untuk ibu dan bayi lewat Posyandu serta Puskesmas.

“Dinkes Medan harus meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Posyandu serta Puskesmas. Terutama, dalam hal asupan gizi,” ujar anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung saat menggelar Sosialisasi ke-IX Perda tersebut di Jln.M  Yakob Kelurahan Sei Kera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu 14 April 2019.


Dikatakan, politisi Golkar itu lahirnya Perda KIBBLA itu bertujuan memberikan proteksi atau perlindungan kepada ibu, bayi dan balitanya. Dalam BAB II, pasal 3 disebutkan, penye­lenggaraan KIBBLA dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kua­litas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, ter­ca­painya peningkatan akses pelaya­nan KIBBLA.

“Sehingga tercapai perce­patan penurunan angka kesakitan dan ke­matian ibu, dan bayi baru lahir,” ungkapnya.

Oleh karenanya, sambung Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan itu, Perda KIBBLA itu akan berhasil dijalankan jika dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyara­kat.

“Masyarakat yang memiliki bayi baru lahir, bayi atau balita, silahkan ikuti ketentuan yang ada, seperti imu­nisasi, memberikan ASI ekslusif Air Susu Kolustrum hingga anak berusia dua tahun. Dan si ibu pun perlu mendapatkan asupan makanan yang bergizi pula demi kualitas ASI-nya,” ungkap­nya.

Masih dalam kesempatan itu, Ia meminta agar seluruh ibu ter­masuk dari kalangan keluarga prasejahtera agar tidak khawatir dengan pelayanan medis, termasuk posyandu dan puskesmas. Sebab, dalam perda itu juga diatur terkait kewajiban penyedia jasa pelayanan medis, ke­wa­jiban masyarakat dan pemerintah.

“Akan ada sanksi terhadap penyedia jasa pelayanan medis yang melakukan pelanggaran dan tidak memberikan pelayanan maksimal. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif atau teguran hingga pencabutan izin,” katanya.(ds/romisyah)




Komentar Anda

Berita Terkini