Ihwan Ingatkan Masyarakat hati-hati membeli Makanan dan Minuman di Pasaran

/

/ Jumat, 12 April 2019 / 09.32 WIB

dailysatu.com-Masyarakat Kota Medan khususnya umat muslim dihimbau lebih berhati-hati lagi dalam membeli bahan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Pilihlah bahan makanan yang sudah terjamin kehalalan dan kehigienisannya. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

“Jangan karena murah harganya, keluarga atau anak dan suami menjadi sakit-sakitan. Belum tentu yang murah itu halal dan higienis, karena kita tidak tahu bagaimana cara pembuatan serta bahannya. Apalagi ini jelang Ramadhan," ungkap Anggota DPRD Medan, Ihwan Ritonga saat sosialisasi ke-VIII Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis kepada seratusan warga di Jalan Sisimangaraja No.278 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Selasa 9 April 2019 lalu.

Kata Wakil Ketua DPRD Medan itu,  umat muslim diharapkan dalam memilih produk bahan makanan melihat label halalnya. Selain itu, juga batas kadaluarsanya.

“Kalau produk atau bahan makanan yang kita hendak beli tidak ada label halal atau batas kadaluarsa, lebih baik berpikir ulang. Atau menanyakan langsung kepada penjualnya. Namun, kalau kita sudah yakin dengan penjualnya tentu tidak jadi masalah,” ujarnya.

Disebutkan politisi Gerindra itu, keberadaan Perda Nomor 10/2017 dinilai belum maksimal diterapkan. Alasannya, selain masih banyak produk yang tidak terdapat label halal juga bercampur dengan non halal.

Padahal, sudah jelas-jelas di dalam perda itu telah diatur bahwa tidak boleh dicampur antara produk yang halal dengan non halal.

“Adanya perda tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk seperti makanan serta minuman yang tidak halal dan higienis, terutama bagi umat Islam. Tapi, nyatanya perda itu belum berjalan efektif,” ucapnya.

Untuk itu,lanjutnya, Pemko Medan hatus melakukan pengawasan ketat terhadap semua produk makanan yang beredar di pasaran untuk menjamin agar produk makanan tersebut halal dan higienis. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait.

Selain Pemko, Menurut Caleg DPRD Medan Nomor Urut 1 Dapil IV itu, keberadaan perda ini harus didukung oleh masyarakat. Jika hanya mengandalkan Pemko Medan, maka percuma saja.

“Kepada masyarakat dan pihak kecamatan turut berperan aktif apabila ada pengusaha yang menjual produk secara bebas dan dikonsumsi umat muslim tetapi tidak ada sertifikat halal, maka sampaikan kepada kami. Hal ini jelas pelanggaran dan ada sanksi pidana yang menjeratnya,” tegasnya.

Ihwan  mengimbau, masyarakat jangan terkecoh dengan pengusaha yang mempekerjakan pegawai muslim tetapi produknya belum tentu halal.

Produk yang dijualnya harus menjadi perhatian apakah benar-benar halal, mulai dari cara pembuatannya hingga bahan baku yang diperolehnya.

“Sertifikat halal yang telah diperoleh pengusaha juga perlu diperhatikan, apakah masa berlakunya masih aktif. Apabila telah melampaui batas, maka perlu diperpanjang,” paparnya.

Menutup, menggunakan produk halal menjadi bagian penting bagi umat Islam. Apalagi, dalam alquran dijelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menggunakan sesuatu yang halal, baik itu makanan, minuman dan lainnya. (ds/romisyah)


Komentar Anda

Berita Terkini