Yusuf : Pemko Medan Wajib Atur Regulasi Kesehatan

/

/ Kamis, 14 Maret 2019 / 11.45 WIB

dailysatu.com-Kesehatan merupakan investasi, sehingga setiap orang berhak atas kesehatan itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang sistem kesehatan, guna pemenuhan hak warga agar tetap hidup sehat.
       
Demikian dikatakan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Muhammad Yusuf SPdI
dalam Sosialisasi ke IV Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan  Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) Medan di Jalan KL Yos Sudarso KM 19,5 Lingkungan 22 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Minggu 3 Maret 2019 lalu.
       
"Keberadaan Perda No 4 tahun 2012 ini merupakan dasar atau payung hukum, baik bagi masyarakat maupun Pemko Medan dalam menjalankan dan menggunakan Sistem Kesehatan di daerah ini, "ujarnya.
       
Namun, sayangnya meski sudah disyahkan sejak tahun 2012 lalu, tetapi Perda ini belum sepenuhnya berjalan dan dilaksanakan dengan baik,  terbukti sampai hari ini masih saja terdengar keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan baik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun rumah sakit.

         
"Padahal, Perda No 4 tahun 2012 ini sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban Pemko dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,"sebutnya.
         
Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam BAB II Pasal 2, bahwa tujuan Perda ini salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
         
Selain itu, tambahnya, kewenangan pemerintah sesuai dengan BAB III Pasal 3, meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, ketersediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan. Bahkan, meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
       
"Dalam pasal ini juga, diatur secara menyeluruh bagaimana Pemko Medan berkewajiban mengatur regulasi kesehatan masyarakat dari mulai pembiayaan kesehatan, alat farmasi, alat kesehatan dan makanan juga terkait pemberdayaan masyarakatnya," imbuhnya.
         
Sebagaimana diketahui, Perda SKK Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.
         
Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.
         
Mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
       
BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja.(ds/romisyah/rel)
Komentar Anda

Berita Terkini