Warga Labuhan Deli Minta Pemerintah Salurkan Bantuan Secara Merata

/

/ Senin, 11 Maret 2019 / 14.45 WIB
Reses I Tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Muhammad Yusuf di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan VI Gang Bidan Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, Minggu 10 Maret 2019.

dailysatu.com- Persoalan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga  (KK), Akte Lahir, BPJS Kesehatan, Infrastruktur, lampu jalan, serta persoalan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kembali dikeluhkan ratusan masyarakat di Kecamatan Labuhan Deli.

Seperti yang dikeluhkan Samsiah, warga Lingkungan VI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan ini mengaku tidak pernah mendapat bantuan.
       
"Saya hidup dari keluarga tidak mampu pak, tapi tidak pernah mendapat bantuan baik melalui PKH,  Raskin, dan jenis bantuan dari pemerintah lainnya, "keluhnya saat diberi kesempatan untuk berbicara pada reses I Tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Muhammad Yusuf di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan VI Gang Bidan Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, Minggu 10 Maret 2019.
       
Sementara itu Nisa juga dari Lingkungan VI Labuhan Deli minta agar segera dipasang lampu penerangan jalan umum (LPJU),  karena jika malam sangat gelap sehingga rawan kejahatan.
       
Sedangkan Zulfah Hanim Warga Jalan Young Panah Hijau mengaku punya kartu Raskin, tapi tidak pernah cair. Saat kartu dipergunakan tidak bisa, alias tidak bisa digesek.
       
Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)  Maharani S. Sos dan Lurah Labuhan Deli Masitah.
       
Menyikapi keluhan warga tersebut, anggota DPRD Medan Muhammad Yusuf mengatakan, pemerintah kota (Pemko) Medan tidak punya andil terhadap PKH,  karena itu merupakan program pemerintah pusat.
       
"Termasuk masalah pendataan, Pemko Medan tidak punya peran, sebab persoalan pendataan itu gaweannya Badan  Pusat Statistik (BPS),  jadi jika ada masyarakat miskin/tidak mampu tapi tidak dapat bantuan baik dalam bentuk PKH maupun Raskin, jangan salah kepala lingkungan (Kepling)," tukas Muhamad Yusuf.
     
Namun begitu anggota dewan yang duduk di Komisi B ini mendesak kepada pihak BPS agar segera melakukan pemuktahiran data, kasihan masyarakat yang seharusnya layak mendapat bantuan, namun karena tidak terdata sebagai masyarakat miskin jadi tidak dapat.
     
Menyangkut keluhan tentang tidak adanya lampu penerangan jalan,  Muhammad Yusuf mengatakan akan mengkoordinasikannya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan.
       
Dalam kesempatan itu Sekretaris Disdukcapil Kota Medan
Maharani menganjurkan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP maupun akte kelahiran silakan datang ke stand Disdukcapil di arena Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)  ke 52 kota Medan Jalan Kapten Rahman Buddin Medan Marelan.
     
"Saya rekomendasikan bagi warga Labuhan Deli khusus yang hadir dalam reses ini jika ingin mengurus KTP maupun Akte kelahiran untuk datang ke stand Dukcapil arena MTQ ke 52 kota Medan, insya Allah akan dilayani dengan baik," ungkap Maharani.(ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini