Walikota Diminta Terbitkan Perwal Pengelolaan Persampahan

/

/ Selasa, 05 Maret 2019 / 11.47 WIB
Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung saat menggelar sosialisasi ke-III tahun 2019 Perda No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bukit Barisan I Gang Kelabu, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Sabtu 2 Maret 2019/romi-dailysatu.com

dailysatu.com
- Walikota Medan  Dzulmi Eldin didesak segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai turunan Perda No 6/2015. Penerbitan Perwal dinilai mendesak guna percepatan realisasi penerapan penegakan Perda di kota Medan.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan Modesta Marpaung saat menggelar sosialisasi ke-III tahun 2019 Perda No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bukit Barisan I Gang Kelabu, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Sabtu 2 Maret 2019.

Hadir saat pelaksanaan sosialisasi Perda ratusan masyarakat dan tokoh masyarakat dan konstituen.

Menurut Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan itu, Pemko Medan dapat benar benar menerapkan Perda sehingga soal kebersihan di kota Medan dapat terwujud.

Selain itu, anggota Komisi C itu mendesak Pemko Medan agar melakukan pengangkutan sampah dengan tepat waktu. Karena masyarakat mendapat keluhan terkait sampah yang terlalu lama diangkut dari lingkungan sementara uang sampah tetap saja dibayar.

“Sampah di tempat kami diangkat sekali seminggu. Padahal uang sampah tetap saja dibayar. Bila perlu ditambah pegawai,” ujar Modesta menirukan keluhan warga.

Pada kesempatan itu juga, Modesta menganjurkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga, pelaksanaan Perda dapat benar benar terlaksana.

“Masyarakat diminta taat aturan. Bagi masyarakat juga sudah ada penghargaan bagi siapa membuang sampah sembarangan yang,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Perda No 6/2015 terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Begitu juga di Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 juta. Bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dikenakan denda Rp.50 juta dan pidana kurungan 6 bulan.(ds/romisyah)


Komentar Anda

Berita Terkini