Wakil Ketua DPRD Medan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016

/

/ Jumat, 08 Maret 2019 / 18.51 WIB
dailysatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H Iswanda Ramli SE berharap, ada peran masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal bersih, aman dari limbah.
       
Hal ini dikatakannya dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3), di jalan Pintu Air IV Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor Senin (4/3/2019) lalu.
       
Politisi Golkar Medan yang akrab di sapa Nanda ini meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar bersikap tegas dan konsisten, dalam menyikapi limbah B3 sesuai peraturan yang ada.
       
"Sebab berdasarkan fakta, Pemko Medan dinilai masih lemah melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha dan atau kegiatan di Kota Medan,"katanya.
         
Disebutkan Nanda, dampak dari pencemaran limbah B3 sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Dimana, potensi kegiatan yang menghasilkan pencemar limbah-limbah B3 antara lain industri, rumah sakit,
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan, transportasi dan bengkel.
         
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat mengkaji ulang izin perusahaan yang membuang limbahnya ke laut di Belawan.Karena, hal tersebut dapat berdampak pada tangkapan-tangkapan ikan para nelayan yang akan dikonsumsi.
         
"Untuk itu, setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah,"tegasnya.
         
Sebab, sambung pimpinan dewan ini, mengabaikan apalagi membuang atau memasukkan limbah B-3 pada sumber air yang mengalir akan ada sanksi penegakan hukum dengan ketentuan Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
       
Dalam kesempatan ini Nanda  menekankan, laporkan siapa saja baik itu perusahaan maupun oknum yang kedapatan membuang limbah ke sungai sehingga mencemari lingkungan. "Sebab bagi pelaku perusakan lingkungan hidup diancam pidana 1 tahun penjara dan denda minimal Rp1 miliar, " ujarnya.
       
Oleh karena itu, kata Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini terus berupaya  mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi limbah B3 tersebut agar serius dalam pengawasan dan penegakan hukum bagi badan usaha yang melanggar aturan hukum dan perundang-undangan.(ds/Romi)
Komentar Anda

Berita Terkini