Rekomendasi Pencopotan Kapoldasu, Ketua PKC PMII Sumut Angkat Bicara

/

/ Rabu, 06 Maret 2019 / 22.21 WIB
dailysatu.com - Belakangan ini beredarnya di Media Sosial pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafii, yang akan merekomendasikan pencopotan Kepala Kepolisisan Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Agus Andrianto.

Belakangan menuai antipati di tengah-tengah masyarakat, bahkan sikap pria yang akrab disapa Romo tersebut dikecam elemen masyarakat kampus. 

“Apa yang dinyatakan Romo, itu sangat berbanding terbalik dengan fakta yang dilaksanakan Kapolda Sumut,” kata Ketua PKC PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya, Sejak Irjen Pol Agus Andrianto menjabat sebagai Kapolda Sumut, hukum benar-benar tegak di provinsi yang multi etnis ini bahkan dirinya juga mengatakan tak ada yang kebal hukum lagi di provinsi kita hari ini, kejahatan yang bertahun-tahun tak bisa tersentuh hukum, kini  dituntaskan Kapolda Sumut.

"Salahsatu contohnya, pemberangusan mafia-mafia hutan, jika selama ini para mafia dengan nyaman menggarap hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun di era kepemimpinan Kapolda yang akrab di sapa Pak Agus itu, diberangus,” tegasnya.

Dibeberkannya, apa yang menjadi alasan Romo bahwa Kapolda Sumut melakukan intervensi dalam Pemiihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat tidak benar.

“Siapa rupanya yang diintervensi. Apakah dengan melaksanakan tugasnya memberangus mafia itu dikategorikan intervensi. Kalau itu terjadi maka Anggota Dpr Ri tersebut sangat tidak masuk di akal,” tukas Azlansyah.

Sampai sejauh ini, tak ada masyarakat ataupun lembaga yang mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adanya tindakan intervensi Kapolda Sumut.

“Artinya pernyataan Romo itu mengada-ngada dan cenderung beraroma politis, dengan mempolitisasi ASN yang tentunya untuk menarik simpati masyarakat,” ketusnya.

Oleh karena itu, diharap agar ke depan seluruh politisi janganlah mempolitisir aparat penegak hukum atau aparatur penyelenggara negara lainnya, malah kita melihat sebaliknya, pernyataan Romo tersebut memanfaatkan jabatannya sebagai Anggota DPRRI untuk kepentingan politik.

Dia juga menyinggung agar Romo, benar-benar menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat, dan tidak bermuara menciptakan kegaduhan antara masyarakat dengan aparat penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum.

“DPR-RI punya tupoksi kontrol lewat kewenangannya di gedung senayan sana dengan memanggil Kapolri, bukan sebaliknya fungsi kontrolnya malah dijadikan sarana kampanye yang bermuara politik belah bambu. Artinya dengan menekan Kapolda Sumut citra Romo terangkat,” Akhir Aktivis PMII tersebut.(ds/Nanda)
Komentar Anda

Berita Terkini