Putus Mata Rantai Penyebaran HIV/AIDS Perlu Ada Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah

/

/ Minggu, 17 Maret 2019 / 16.29 WIB
TEKS : Anggota DPRD Medan, HM Yusuf SPdI saat sosialisasi ke V Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No I tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Jalan KL Yos Sudarso KM 19,5  Lingkungan 23 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Jumat, 8 Maret 2019 lalu.

dailysatu.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Muhammad Yusuf SPdI berharap ada kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mencegah meluasnya virus virus Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS).
         
Hal ini dikatakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dalam sosialisasi ke V Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No I tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Jalan KL Yos Sudarso
KM 19,5  Lingkungan 23
Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Jumat, 8 Maret 2019 lalu.
         
"Masyarakat, kepala lingkungan (Kepiling), alim ulama,  dan seterusnya harus memantau setiap orang yang keluar masuk di lingkungannya, sebab penyebaran virus HIV dan AIDS ini tidak saja lewat perlakuan seks bebas semata,  tapi penggunaan Narkoba juga salah satu sumber penyebaran virus ini, terutama yang menggunakan jarum suntik secara berganti," ungkapnya dihadapan ratusan konstitusinya yang mayoritas kaum ibu-ibu tersebut.
       
Dia juga berharap kepada Pemko Medan melalui instansi terkait agar seraca rutin melakukan pengawasan dan turun langsung ke tempat-tempat hiburan malam seperti diskotek, pub dan karaoke. Karena ditengarai tempat tempat hiburan malam tersebut  rentan sebagai tempat peredaran narkoba. Kemudian juga hotel, dari kelas melati sampai hotel bintang lima,  taman kota, serta rumah kos.
       
"Kita berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar keluarga kita tidak ada yang terkena virus HIV dan AIDS ini, sebab virus ini sangat berbahaya, 
bisa tertular ke isteri,  dan anak yang sedang dalam kandung, karena virus ini bisa merusak sistem kekebalan tubuh manusia,"tandas Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan ini.
     
Untuk diketahui Perda No 1 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini sendiri terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
             
Sementara BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dan AIDS.
         
Sedangkan BAB VIII tentang pembiayaan dalam pasal 32 disebutkan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD.
       
BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda ini. Ayat (2) disebut terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.
           
Begitu juga dalam BAB XI tentang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat (1) dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.(ds/romisyah/rel)



Komentar Anda

Berita Terkini