Proklamasi : Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas kejahatan kemanusiaan

/

/ Senin, 25 Maret 2019 / 22.07 WIB
Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho memberikan souvenir kepada warga saat sosialisasi Perda No.3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Senin (25/3) di Jalan Bunga Rampai VI Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan.

dailysatu.com-Pemko Medan sudah membuat aturan untuk mencegah dan menangani terjadinya perdagangan orang karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas kejahatan kemanusiaan.

Hal itu dijelaskan Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho dihadapan ratusan warga saat menggelar sosialisasi Perda No.3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Senin (25/3) di Jalan Bunga Rampai VI Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan.

Disebutkan Politisi Partai Gerindra itu, dasar dibuatnya Perda ini di antaranya bahwa di dalam diri setiap manusia melekat hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. 

Dalam Perda ini disebutkan, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang  dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ditambahkan Anggota Komisi A DPRD Medan ini, tujuan dibuatnya Perda ini untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang seperti mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah juga membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah daerah menangani korban perdagangan orang melalui penampungan dan pendampingan, penjemputan korban, melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang, memasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban,

Untuk para korban juga dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban, reintegrasi sosial ke keluarga atau lingkungan masyarakatnya dan pemberdayaan ekonomi serta pendidikan terhadap korban.

Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi daerah guna pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang, memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban, melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.

Untuk pendanaannya juga sudah diatur di Pasal 18 yang menyebutkan, pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kota dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 21 disebutkan, setiap orang dan korporasi yang melakukan, turut  membantu melakukan, mencoba melakukan dan mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Usai menjelaskan Perda tersebut, Proklamasi memberi kesempatan kepada warga untuk  bertanya dan memberi usulan. Setelah menjawab pertanyaan beberapa warga, akhirnya sosialisasi diakhiri dengan pemberian souvenir kepada seluruh peserta. (ds/romisyah)




Komentar Anda

Berita Terkini