Perlu Diaudit, Tokoh Ormas Islam di Asahan Minta Pelantikan Pengurus Baznas Ditunda

/

/ Selasa, 26 Maret 2019 / 22.17 WIB
Ilustrasi

dailysatu.com-Sejumlah tokoh organisasi Islam meminta Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang untuk menunda pelantikan pengurus Baznas Asahan, Sumatera Utara sebelum penggunaan dana umat Islam tersebut dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada publik.


Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh tersebut terkait dengan rencana Bupati Asahan yang akan melantik pengurus Baznas Asahan yang baru besok Rabu (27/3). Mereka berpendapat,  dana Baznas Asahan harus diaudit lebih dulu, karena dana itu dana umat Islam.

"Kita minta diaudit dulu, buat dulu laporan pertanggungjawaban,"ujar Ketua Gerakan Pemuda Anshor (GPA) Asahan, Budi Suherman kepada daillysatu.com, Selasa malam (26/3)


Menurut pimpinan pondok pesantren  Wali Songo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silo Laut, Air Joman, Asahan Kisaran, Asahan ini menilai persoalan zakat itu bersentuhan dengan ilmu fiqih. "Ini bukan persoalan main-main karena ini menyangkut dunia akhirat," katanya.


Dia tidak sependapat pengurus Baznas Asahan yang baru dilantik oleh Bupati Asahan sebelum persoalan pengendapan dana umat itu di audit oleh auditor publik dan disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Seharusnya yang harus dilakukan Bupati Asahan lebih dulu adalah membentuk tim indenpenden yang dipercaya yang terdiri dari tokoh dari ormas Islam, tokoh ulama, dan profesional  untuk membentuk dan menghunjuk tim auditor yang akan mengaudit laporan aliran (cashflow) keuangan Baznas Asahan.


"Soalnya begini. Menurut ilmu fikih, badan amil itu harus membagikan dana zakat tiap tahun. Karena haul dan hisabnya dihitung dengan pertahun. Artinya nilainya tiap tahun berubah,"ungkapnya.


Karena itu, ujarnya lebih lanjut menjelaskan, secara ilmu fiqih tidak boleh menumpuk apalagi bertahun -tahun. Selain itu mustahiknya (orang yang berhak menerima dana zakat menurut hukum Islam-red) juga berubah. Karena itu menurut hukum fikih, ketika terjadi pergantian badan amil harus lebih dulu dipertanggungjawabkan sebelum dibentuk badan amil yang  baru.

 "Setelah itu baru badan amil yang baru mengutip, dan mengumpulkan zakat yang baru," paparnya.


Sependapat dengan ulama lulusan dari pondok pesantren Musthofawiyah, Purba, kota Nopan, Kabupaten Madina ini, Wakil Ketua Dewan pendidikan Panti Asuhan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Muhammad Thohir menilai, soal keberadaan dana Baznas Asahan ini harus dibuktikan dulu, meski mereka mengaku jika dana ini masih aman teraparkir di bank. "Itukan kata mereka. Bisa iya bisa juga tidak,"ketusnya.


Dia mengatakan, kebenaran soal dana ini masih aman, dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun secara hukum  kalau ada bukti dari hasil audit atau setelah melalui proses peradilan.   "Kan hanya dua ini jalannya," kata dia.


Persoalan dana Baznas Asahan yang dikabarkan mengendap puluhan milyar di bank karena tidak disalurkan selama 4 tahun harus ditelusuri dulu apakah dana ini memang masih ada atau tidak. Untuk itu, lanjutnya, dana umat ini perlu diaudit. "Masyarakat berhak memberikan pengawasan terhadap pemanfaatan uang Baznas,"ujar Tohir.


Rencana Bupati Asahan melantik pengurus Baznas yang baru sebelum ada pertanggungjawaban dinilainya kebijkan yang  tidak bijak. "Harus ada serah terima pertangungjawaban, bukan hanya serah terima stempel," ketusnya.


Sementara itu Ketua Perhimpunan Mahasiswa Tangkap Komplotan Koruptor (Permata KPK), Muhammad Sholahuddin Marpaung ikut memprotes kebijakan itu. "Bupati harus dengar aspirasi publik dululah. Ketika persoalan ini belum diungkap oleh , Bupati tidak peduli soal kepengurusan Baznas yang sudah empat tahun tidak ada, setelah diungkap oleh media ini kenapa buru-buru melantik pengurus Baznas," kritiknya.


Dia menyatakan, kalau alasan Pemkab Asahan jika Pemkab sudah berulangkali melakukan penjaringan namun gagal, sampai sejauh ini mereka tidak menemukan bukti itu. "Kami sudah crosscheck website Pemda dan Diskominfo Pemkab Asahan, kami tidak ada menemukan pengumuman penjaringan tersebut, " ketusnya.



Sholahuddin menegaskan, pengauditan dana ZIS wajib hukumnya sebelum pemda melantik Baznas yang baru sesuai prinsip terbuka dan transparansi sesuai Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. "Wabup Asahan, Surya, sebagai mantan Ketua Umum Baznas Asahan  harus buat Laporan Pertanggungjawaban kepada publik. Ini uang umat," tegasnya. (ds/Hendri)

Komentar Anda

Berita Terkini