Perda Sampah di Medan Masih Belum Berlaku

/

/ Minggu, 17 Maret 2019 / 12.47 WIB
TEKS : Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung saat menggelar sosialisasi ke-V tahun 2019 Perda No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih,Kecamatan Medan Tembung, Sabtu 16 Maret 2019.

dailysatu.com- Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di kota Medan sepertinya masih belum berlaku. Buktinya, masih banyak warga yang acuh terhadap Perda tersebut.

Padahal dalam Perda tersebut di ada regulasi yang mengatur soal ketentuan bagaimana persampahan di Medan. Bahkan ketentuan pidananya pun turut dimuat di Perda tersebut. Sanksi tersebut berupa membayar denda sebesar Rp 10 juta dan kurungan selama 3 bulan untuk per orangan. Sementara untuk badan usaha, jika ketahuan, maka akan didenda sebesar Rp 50 juta dan kurungan selama 6 bulan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan,Modesta Marpaung saat melaksaakan Sosialisasi ke-V Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih,Kecamatan Medan Tembung, Sabtu 16 Maret 2019.

Dalam sosialisasinya, Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan menjelaskan mengenai Perda yang mengatur tentang pembuangan sampah, baik sampah perorangan maupun badan usaha.

"Perda ini sudah ada tiga tahun lalu. Jadi kami menyosialisasikannya agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, bahwa buang sampah sembarangan itu akan kena sanksi," jelasnya.

"Selama ini kami di DPRD mempunyai tupoksi sebagai pengawas anggaran yang mengawasi program pemerintah yang telah kami anggarkan. Selain itu juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, karena itu kami menyosialisasikan Perda ini supaya bapak ibu tahu," katanya.

Dalam kesempatan itu, politisi perempuan Golkar itu juga berharap agar Pemko Medan untuk segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai turunan Perda No 6/2015. Penerbitan Perwal dinilai mendesak guna percepatan realisasi penerapan penegakan Perda di kota Medan.

"Biar Perda bisa berlaku kita minta Perwal segera diterbitkan, " tegasnya.

Selain itu, anggota Komisi C itu mendesak Pemko Medan agar melakukan pengangkutan sampah dengan tepat waktu. Karena masyarakat mendapat keluhan terkait sampah yang terlalu lama diangkut dari lingkungan sementara uang sampah tetap saja dibayar.

“Sampah di tempat kami diangkat sekali seminggu. Padahal uang sampah tetap saja dibayar. Bila perlu ditambah pegawai,” ujar Modesta menirukan keluhan warga.

Sebagaimana diketahui, Perda No 6/2015 terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Begitu juga di Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 juta. Bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dikenakan denda Rp.50 juta dan pidana kurungan 6 bulan.(ds/romisyah)


Komentar Anda

Berita Terkini