Perda KIBBLA Harus Diterapkan Secara Maksimal

/

/ Rabu, 06 Maret 2019 / 06.49 WIB
Teks :Anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung saat menggelar sosialisasi ke-IV Perda Nomor 6 Tahun 2009 terkait KIBBLA di Jalan Surya,Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Timur, Senin 4 Maret 2019.

dailysatu.com-Untuk melindungi generasi penerus bangsa di Kota Medan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) harus maksimal diterapkan.

Mengingat, Perda yang disahkan Juli 2009 itu, masih belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan warga Kota Medan terutama terkait perlindungan Ibu hamil dan bayi baru lahir.

“Perda ini menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian pemerintah akan kesehatan generasi penerus. Sejatinya, Perda ini merupakan perlindungan bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kota Medan,” ungkap anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung saat menggelar sosialisasi ke-IV Perda Nomor 6 Tahun 2009 terkait KIBBLA di Jalan Surya,Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Timur, Senin 4 Maret 2019.

Politisi Golkar itu menambahkan dalam Perda tersebut diatur dengan jelas apa tujuan dibentuknya Perda dan apa saja yang bisa didapatkan masyarakat terutama ibu hamil.

“Tujuan dibentuknya Perda ini, salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita,” paparnya.

Dalam Perda ini juga diatur dengan jelas apa yang menjadi hak setiap ibu di Kota Medan.

”Seperti tercantum di pasal 4 yang mengatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil di Kota Medan di antaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan, mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin,” jelasnya.

Selain itu, perda ini juga mengatur tentang kewajiban Pemko Medan, semisal menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, berkualitas dan efektif.

Kemudian, juga diatur kewajiban melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah.

"Dan yang terpenting, Pemko Medan diberikan tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran. Pendanaan KIBBLA minimal 30 persen dari total belanja kesehatn daerah, di luar belanja obat dan gaji," ungkap Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan ini.

Lalu, imbuhnya, Pemko juga juga diberikan tanggung jawab menganggarkan 15 persen untuk kesehatan dari total  APBD secara bertahap sampai lima tahun sejak perda disahkan.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh warga, terutama yang berada di Kecamatan Medan Tembung agar memanfaatkan fasilitas kesehatan KIBBLA di puskesmas setempat.

"Perda ini lahir dari kesepakatan bersama Pemko dengan DPRD Medan dengan tujuan menekan tingginya angka kematian ibu dan balita," ucap anggota Komisi C itu.

Sementara peserta bertanya terkait bahaya dan gejala kanker mulut rahim (serviks), risiko nikah di usia muda serta hamil anggur (kista).

"Sebaiknya, perempuan menikahlah pada usia produktif. Sebab pernikahan usia dini berisiko kelainan mental pada anaknya. Selain itu juga tidak baik bagi rahim," ujar Anggraini warga Jalan Surya.

Tidak hanya itu, pada pasal 5 dan pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI, Air Susu Kolustrum dan lainnya termasuk kondisi lingkungan.

Dalam Perda ini juga diatur dengan tegas soal kewajiban penyedia jasa pelayanan medis, kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perda yang berisi 11 BAB dan 42 Pasal ini berisi aturan tegas soal perlindungan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan Balita serta pengaturan soal penyedia jasa pelayanan medis.

“Selain soal hak dan kewajiban, diatur juga soal sanski yang akan dilakukan pemerintah terhadap penyedia jasa pelayanan medis yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif atau teguran hingga pencabutan izin,” paparnya. (ds/romisyah)


Komentar Anda

Berita Terkini