Perda 10/2017 Bisa Pidanakan Pelaku Usaha Nakal

/

/ Senin, 25 Maret 2019 / 12.59 WIB
Anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis saat menggelar Sosialisai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan, Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di Jalan Asrama, Minggu 24 Maret 2019.

dailysatu.com- Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan pengawasan ketat terhadap semua produk makanan di pasaran untuk menjamin agar produk makanan tersebut halal dan higienis. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis saat menggelar Sosialisai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan, Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di Jalan Asrama, Minggu 24 Maret 2019.

Pada kesempatan itu, Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu memaparkan, semangat dilahirkannya Perda No.10 Tahun 2017 untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terlebih umat muslim, dalam membeli produk makanan di pasaran.

"Perda ini juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan, perlindungan, keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat atas ketersediaan produk halal dan higienis serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dengan memproduksi dan menjual produk halal dan higienis," ujarnya.

Lebih jauh Deni menerangkan, pengawasan yang dilakukan Pemko Medan terhadap produk makanan meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.

Pengawasan juga dilakukan terhadap lokasi produksi, alat produksi, sanitasi, alat pengemasan, alat penyimpanan, alat pengangkutan hingga alat penyajian hingga kepada proses produksi, proses pengemasan, proses penyimpanan, proses pengangkutan hingga proses peredaran dan penyajian.

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memisahkan mana produk halal dan tidak halal saat dijual di pasar agar masyarakat mudah mengetahuinya.

"Dengan adanya Perda ini umat Muslim tak perlu lagi khawatir membeli ataupun mengonsumsi berbagai produk makanan yang beredar di pasaran," ucapnya.

Kepada pelaku usaha, Deni mengingatkan agar tidak mencantumkan label halal pada produk yang belum diperiksa, memalsukan logo halal serta mencantumkan label halal pada produk yang sudah kadaluarsa.

"Sebab pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini